Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry menerima Komunitas Cinta Pertanian Indonesia (Petisi 45) terkait upaya membangkitkan sektor pertanian di tengah pandemi COVID-19.
"Ekonomi Bali rentan goyah karena pariwisata menjadi 'leading' sektornya. Dan saat ini terpukul akiban pandemi COVID-19. Kondisi ini harus di antisipasi, salah satunya dengan cara menguatkan sektor pertanian. Pemerintah perlu memberi perhatian serius pada sektor pertanian," katanya di Denpasar, Senin.
Baca juga: BI Bali usulkan tiga strategi majukan pertanian Kabupaten Tabanan
Sugawa Korry mengatakan semua masukan Petisi 45 akan dijadikan bahan pembahasan bersama legislatif dengan eksekutif ke depannya, sehingga jalan keluar lebih baik di masa mendatang.
Ia menegaskan, sektor pertanian harus dilindungi, dan dibangkitkan dengan sistem pertanian yang lebih modern. "Pertanian ini harus dilindungi dan dibangkitkan melalui sistem pertanian yang modern menggunakan IT industri pertanian
Politisi Partai Golkar ini juga setuju dengan masukan dari Petisi 45 terkait Perda (Peraturan Daerah) Subak. Namun harus melalui mekanisme, termasuk dalam penganggarannya yang berkaitan dengan pertanian.
"Keberadaan Perda Subak kami setuju melalui mekanisme. Perda itu perlu revisi, karena ada hal-hal yang harus dilakukan perubahaan," ucapnya.
Baca juga: Anggota DPD: Keberpihakan pada petani Bali jangan hanya wacana
Ketua Petisi 45 Nyoman Baskara mengatakan bahwa sektor pertanian akan tetap eksis dalam kondisi apa pun. Karena pertanian sektor primer sampai kapan pun akan tetap eksis.
"Kami yakin sektor pertanian sebagai penyangga kehidupan paling utama, karena itu perlu dibangkitkan dan pemerintah harus memberi peran memajukan sektor ini. Seperti sekarang di Bali sektor pariwisata terkoyak akibat pandemi COVID-19, sehingga masyarakat pun tercengang dan lebih optimistis kembali ke sektor pertanian," katanya.
Ia mengatakan, dampak pandemi COVID-19 menyebabkan banyak warga yang bergelut di sektor pertanian. Pihaknya berharap ada pendampingan yang riil kepada petani, khususnya bagaimana bertani secara efektif. Selain itu, pemerintah perlu membeli hasil pertanian.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
"Ekonomi Bali rentan goyah karena pariwisata menjadi 'leading' sektornya. Dan saat ini terpukul akiban pandemi COVID-19. Kondisi ini harus di antisipasi, salah satunya dengan cara menguatkan sektor pertanian. Pemerintah perlu memberi perhatian serius pada sektor pertanian," katanya di Denpasar, Senin.
Baca juga: BI Bali usulkan tiga strategi majukan pertanian Kabupaten Tabanan
Sugawa Korry mengatakan semua masukan Petisi 45 akan dijadikan bahan pembahasan bersama legislatif dengan eksekutif ke depannya, sehingga jalan keluar lebih baik di masa mendatang.
Ia menegaskan, sektor pertanian harus dilindungi, dan dibangkitkan dengan sistem pertanian yang lebih modern. "Pertanian ini harus dilindungi dan dibangkitkan melalui sistem pertanian yang modern menggunakan IT industri pertanian
Politisi Partai Golkar ini juga setuju dengan masukan dari Petisi 45 terkait Perda (Peraturan Daerah) Subak. Namun harus melalui mekanisme, termasuk dalam penganggarannya yang berkaitan dengan pertanian.
"Keberadaan Perda Subak kami setuju melalui mekanisme. Perda itu perlu revisi, karena ada hal-hal yang harus dilakukan perubahaan," ucapnya.
Baca juga: Anggota DPD: Keberpihakan pada petani Bali jangan hanya wacana
Ketua Petisi 45 Nyoman Baskara mengatakan bahwa sektor pertanian akan tetap eksis dalam kondisi apa pun. Karena pertanian sektor primer sampai kapan pun akan tetap eksis.
"Kami yakin sektor pertanian sebagai penyangga kehidupan paling utama, karena itu perlu dibangkitkan dan pemerintah harus memberi peran memajukan sektor ini. Seperti sekarang di Bali sektor pariwisata terkoyak akibat pandemi COVID-19, sehingga masyarakat pun tercengang dan lebih optimistis kembali ke sektor pertanian," katanya.
Ia mengatakan, dampak pandemi COVID-19 menyebabkan banyak warga yang bergelut di sektor pertanian. Pihaknya berharap ada pendampingan yang riil kepada petani, khususnya bagaimana bertani secara efektif. Selain itu, pemerintah perlu membeli hasil pertanian.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021