Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyiapkan dana sebesar Rp34,23 triliun yang terdiri dari Rp5 triliun tahun ini dan Rp29,23 triliun tahun depan dalam rangka pengadaan vaksin COVID-19 serta vaksinasi.
"Kita sudah melakukan pencadangan untuk pengadaan vaksin baik untuk tahun ini dan tahun depan,” katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.
Sri Mulyani menjelaskan anggaran ini berasal dari skema burden sharing antara pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) mengenai belanja public goods sektor kesehatan.
"Program vaksinasi tahun depan sudah di earmark dana dari Pak Gubernur BI nol persen jadi seluruh pengelolaan dana bidang kesehatan” ujarnya.
Tak hanya itu, ia menyatakan pemerintah juga melakukan alokasi ulang dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) termasuk pada bidang kesehatan yang di dalamnya terdapat program pengadaan vaksin.
Baca juga: WHO: Vaksin COVID Pfizer "sangat menjanjikan", tapi ada tantangan
"Komposisi dari PEN yang mengalami perubahan karena kita melakukan evaluasi. Jadi kalau ada program yang tidak mengalami kemajuan atau tantangannya besar, kita coba alokasikan ke bidang yang lain,” jelasnya.
Ia menyebutkan untuk bidang kesehatan yang sebelumnya Rp87,55 triliun kini menjadi Rp97,26 triliun meliputi belanja penanganan COVID-19 Rp45,32 triliun, insentif nakes Rp6,63 triliun, santunan kematian Rp0,06 triliun, dan bantuan iuran JKN Rp4,11 triliun.
Kemudian gugus tugas Rp3,5 triliun, insentif perpajakan Rp3,49 triliun, cadangan penanganan kesehatan dan vaksin Rp5 triliun, serta cadangan program vaksinasi dan perlindungan sosial 2021 Rp29,23 triliun.
Baca juga: Rusia minta izin WHO untuk gunakan darurat vaksin Sputnik V
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Kita sudah melakukan pencadangan untuk pengadaan vaksin baik untuk tahun ini dan tahun depan,” katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.
Sri Mulyani menjelaskan anggaran ini berasal dari skema burden sharing antara pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) mengenai belanja public goods sektor kesehatan.
"Program vaksinasi tahun depan sudah di earmark dana dari Pak Gubernur BI nol persen jadi seluruh pengelolaan dana bidang kesehatan” ujarnya.
Tak hanya itu, ia menyatakan pemerintah juga melakukan alokasi ulang dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) termasuk pada bidang kesehatan yang di dalamnya terdapat program pengadaan vaksin.
Baca juga: WHO: Vaksin COVID Pfizer "sangat menjanjikan", tapi ada tantangan
"Komposisi dari PEN yang mengalami perubahan karena kita melakukan evaluasi. Jadi kalau ada program yang tidak mengalami kemajuan atau tantangannya besar, kita coba alokasikan ke bidang yang lain,” jelasnya.
Ia menyebutkan untuk bidang kesehatan yang sebelumnya Rp87,55 triliun kini menjadi Rp97,26 triliun meliputi belanja penanganan COVID-19 Rp45,32 triliun, insentif nakes Rp6,63 triliun, santunan kematian Rp0,06 triliun, dan bantuan iuran JKN Rp4,11 triliun.
Kemudian gugus tugas Rp3,5 triliun, insentif perpajakan Rp3,49 triliun, cadangan penanganan kesehatan dan vaksin Rp5 triliun, serta cadangan program vaksinasi dan perlindungan sosial 2021 Rp29,23 triliun.
Baca juga: Rusia minta izin WHO untuk gunakan darurat vaksin Sputnik V
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020