![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://bali.antaranews.com/berita/19101/kelengkapan-dprd-jatim-dikocok-ulang-di-bali&media=https://img.antaranews.com/cache/1200x800/no-image.jpg&description=Kelengkapan DPRD Jatim "Dikocok Ulang" Di Bali){kind=link}
Kuta (Antara Bali) - Formasi alat kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur "dikocok ulang" melalui rapat pimpinan Dewan di Kuta, Bali, Jumat (17/2) malam.
"Pimpinan Dewan telah memutuskan hasil `kocok ulang` pimpinan alat kelengkapan Dewan, seperti komisi dan badan malam tadi. Alat kelengkapan Dewan yang baru ini sudah mulai bekerja pada 29 Februari 2012," kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) DPRD Jatim, Anwar Sadad, saat ditemui di Hotel Santika, Kuta, Sabtu pagi.
Menurut dia, rapat tersebut dihadiri empat unsur pimpinan DPRD Jatim, ketua dan wakil ketua komisi, ketua dan wakil ketua badan, dan ketua-ketua fraksi. Namun Ketua DPRD Jatim, Imam Sunardhi absen dalam rapat tersebut.
Sadad menjelaskan bahwa rapat yang digelar di kawasan objek wisata internasional itu sempat diwarnai tuntutan dari Fraksi Partai Demokrat untuk menambah kadernya duduk di beberapa alat kelengkapan Dewan.
"Namun permintaan itu tidak disetujui oleh 10 fraksi yang semua pimpinannya hadir dalam rapat tersebut. Apalagi perubahan dan formasi alat kelengkapan Dewan mengacu pada Undang-Undang Susduk bahwa masa jabatan alat kelengkapan Dewan berlaku 2,5 tahun," katanya.
Dengan demikian, maka tidak ada perubahan yang mendasar pada proporsi alat kelengkapan di DPRD Jatim periode 2009-2014. "Jatah untuk fraksi berdasarkan perolehan kursi di DPRD Jatim tidak berubah. Yang berubah personel pimpinan komisi dan badan sebagai alat kelengkapan Dewan," kata Sadad.
Dalam kesempatan itu, Sadad membantah bahwa rapat di Bali tersebut digelar secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari konflik di antara anggota fraksi yang terkena pergeseran.
"Semua sudah diagendakan sejak awal. Bahkan, beberapa jam sebelum rapat digelar, kami melakukan studi banding ke DPRD Provinsi Bali," katanya.
Sayangnya, studi banding tersebut tidak berjalan optimal. Pimpinan DPRD Provinsi Bali menemui pimpinan DPRD Provinsi Jatim hanya sebentar karena pada saat itu pimpinan DPRD Bali harus menemui para pengunjuk rasa di gedung Dewan yang berlokasi di kawasan Renon, Denpasar, itu.(M038)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Pimpinan Dewan telah memutuskan hasil `kocok ulang` pimpinan alat kelengkapan Dewan, seperti komisi dan badan malam tadi. Alat kelengkapan Dewan yang baru ini sudah mulai bekerja pada 29 Februari 2012," kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) DPRD Jatim, Anwar Sadad, saat ditemui di Hotel Santika, Kuta, Sabtu pagi.
Menurut dia, rapat tersebut dihadiri empat unsur pimpinan DPRD Jatim, ketua dan wakil ketua komisi, ketua dan wakil ketua badan, dan ketua-ketua fraksi. Namun Ketua DPRD Jatim, Imam Sunardhi absen dalam rapat tersebut.
Sadad menjelaskan bahwa rapat yang digelar di kawasan objek wisata internasional itu sempat diwarnai tuntutan dari Fraksi Partai Demokrat untuk menambah kadernya duduk di beberapa alat kelengkapan Dewan.
"Namun permintaan itu tidak disetujui oleh 10 fraksi yang semua pimpinannya hadir dalam rapat tersebut. Apalagi perubahan dan formasi alat kelengkapan Dewan mengacu pada Undang-Undang Susduk bahwa masa jabatan alat kelengkapan Dewan berlaku 2,5 tahun," katanya.
Dengan demikian, maka tidak ada perubahan yang mendasar pada proporsi alat kelengkapan di DPRD Jatim periode 2009-2014. "Jatah untuk fraksi berdasarkan perolehan kursi di DPRD Jatim tidak berubah. Yang berubah personel pimpinan komisi dan badan sebagai alat kelengkapan Dewan," kata Sadad.
Dalam kesempatan itu, Sadad membantah bahwa rapat di Bali tersebut digelar secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari konflik di antara anggota fraksi yang terkena pergeseran.
"Semua sudah diagendakan sejak awal. Bahkan, beberapa jam sebelum rapat digelar, kami melakukan studi banding ke DPRD Provinsi Bali," katanya.
Sayangnya, studi banding tersebut tidak berjalan optimal. Pimpinan DPRD Provinsi Bali menemui pimpinan DPRD Provinsi Jatim hanya sebentar karena pada saat itu pimpinan DPRD Bali harus menemui para pengunjuk rasa di gedung Dewan yang berlokasi di kawasan Renon, Denpasar, itu.(M038)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012