Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, Ida Gede Ketut Kresna Budi, melakukan peninjauan ke lapangan adanya keluhan masyarakat terkait kontribusi dari Taman Nasional Bali Barat (TNBB)
"Perlu duduk bersama dengan masyarakat, sehingga objek di TNBB tidak sampai menimbulkan keresahan di masyarakat," kata Kresna Budi dalam keterangan pers di Denpasar, Jumat.
Politikus asal Kabupaten Buleleng lebih lanjut mengatakan pihak TNBB bersama Pokmas bertemu agar ada sinkronisasi dan bila perlu dari anggota DPRD yang memfasilitasi, jangan sampai ada masalah di lapangan.
Kresna Budi juga menyoroti retribusi belum ada ke daerah dari tarif angkutan yang ditetapkan TNBB sebesar Rp200 ribu per orang. Menurut dia, setidaknya TNBB membantu peningkatan PAD dari sektor pariwisata yang dikelola TNBB.
"Seharusnya ada kontribusi ke daerah untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan yang ada di sekitar kawasan dikelola TNBB," ujarnya.
Baca juga: Wagub harapkan Bali jadi Pulau Taman
Menurut dia,TNBB sepertinya hanya melakukan eksploitasi untuk kepentingan daerah lain. Seharusnya ada kontribusi yang dikembalikan ke daerah untuk kesejahteraan masyarakat sekitar di kawasan tersebut.
“Kami dari Komisi II berjanji akan turun ke daerah ini dengan agenda melakukan mediasi antar-masyarakat pengelola transportasi ke Pulau Menjangan dan soal retribusi dari tiket masuk oleh TNBB," katanya.
Sementara itu, Ketut Sweden selaku Sekretaris Kelompok Nelayan Banyumandi, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, mengeluhkan kondisi tidak sehat akibat persaingan usaha dipicu oleh adanya ketidakkonsistenan pengaturan oleh pihak TNBB.
Sweden mengatakan TNBB menunjuk beberapa pelabuhan resmi untuk tempat penyeberangan bagi wisatawan yang hendak mengeksplorasi keindahan kawasan Pulau Menjangan. Sejumlah pelabuhan tersebut diatur penjualan tiket resmi dengan tarif resmi. Termasuk ongkos trip paket dengan kegiatan diving dan lainnya sebesar Rp750 ribu.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Perlu duduk bersama dengan masyarakat, sehingga objek di TNBB tidak sampai menimbulkan keresahan di masyarakat," kata Kresna Budi dalam keterangan pers di Denpasar, Jumat.
Politikus asal Kabupaten Buleleng lebih lanjut mengatakan pihak TNBB bersama Pokmas bertemu agar ada sinkronisasi dan bila perlu dari anggota DPRD yang memfasilitasi, jangan sampai ada masalah di lapangan.
Kresna Budi juga menyoroti retribusi belum ada ke daerah dari tarif angkutan yang ditetapkan TNBB sebesar Rp200 ribu per orang. Menurut dia, setidaknya TNBB membantu peningkatan PAD dari sektor pariwisata yang dikelola TNBB.
"Seharusnya ada kontribusi ke daerah untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan yang ada di sekitar kawasan dikelola TNBB," ujarnya.
Baca juga: Wagub harapkan Bali jadi Pulau Taman
Menurut dia,TNBB sepertinya hanya melakukan eksploitasi untuk kepentingan daerah lain. Seharusnya ada kontribusi yang dikembalikan ke daerah untuk kesejahteraan masyarakat sekitar di kawasan tersebut.
“Kami dari Komisi II berjanji akan turun ke daerah ini dengan agenda melakukan mediasi antar-masyarakat pengelola transportasi ke Pulau Menjangan dan soal retribusi dari tiket masuk oleh TNBB," katanya.
Sementara itu, Ketut Sweden selaku Sekretaris Kelompok Nelayan Banyumandi, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, mengeluhkan kondisi tidak sehat akibat persaingan usaha dipicu oleh adanya ketidakkonsistenan pengaturan oleh pihak TNBB.
Sweden mengatakan TNBB menunjuk beberapa pelabuhan resmi untuk tempat penyeberangan bagi wisatawan yang hendak mengeksplorasi keindahan kawasan Pulau Menjangan. Sejumlah pelabuhan tersebut diatur penjualan tiket resmi dengan tarif resmi. Termasuk ongkos trip paket dengan kegiatan diving dan lainnya sebesar Rp750 ribu.(*)
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020