Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mendukung usulan dari Rancangan Undang-Undang Provinsi Bali masuk ke Prolegnas DPR.
"Saya mendukung usulan RUU Provinsi Bali ke Prolegnas. Saya minta kepada anggota Dewan untuk mengawalnya hingga ke pembahasan selanjutnya," kata Puhan Maharani saat kunjungan kerja DPR ke Bali, Rabu.
Dalam usulan RUU tersebut cukup banyak yang sudah tercatat, yakni 248 usulan. Namun, pembahasannya dilakukan secara bertahap.
"Untuk ditetapkan RUU tersebut perlu suatu proses dan kajian. Setelah itu, baru masuk dalam pembahasan selanjutnya," kata politikus PDIP.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan usulan ke DPR terkait dengan RUU Provinsi Bali.
Ia berharap usulan tersebut agar ditindaklanjuti menjadi undang-undang. "Saya berharap apa harapan masyarakat yang dituangkan dalam usulan RUU Provinsi Bali agar direspons oleh tim Prolegnas DPR," ucapnya.
Dalam draf RUU Provinsi Bali itu, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, tidak ada yang menyangkut SARA.
Namun, lanjut dia, yang lebih terpenting adalah mengenai kepastian hukum. Dengan demikian, mempunyai kepastian secara undang-undang.
Menurut dia, dalam UU terdahulu, tidak relevan dengan situasi dan kondisi saat ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Saya mendukung usulan RUU Provinsi Bali ke Prolegnas. Saya minta kepada anggota Dewan untuk mengawalnya hingga ke pembahasan selanjutnya," kata Puhan Maharani saat kunjungan kerja DPR ke Bali, Rabu.
Dalam usulan RUU tersebut cukup banyak yang sudah tercatat, yakni 248 usulan. Namun, pembahasannya dilakukan secara bertahap.
"Untuk ditetapkan RUU tersebut perlu suatu proses dan kajian. Setelah itu, baru masuk dalam pembahasan selanjutnya," kata politikus PDIP.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan usulan ke DPR terkait dengan RUU Provinsi Bali.
Ia berharap usulan tersebut agar ditindaklanjuti menjadi undang-undang. "Saya berharap apa harapan masyarakat yang dituangkan dalam usulan RUU Provinsi Bali agar direspons oleh tim Prolegnas DPR," ucapnya.
Dalam draf RUU Provinsi Bali itu, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, tidak ada yang menyangkut SARA.
Namun, lanjut dia, yang lebih terpenting adalah mengenai kepastian hukum. Dengan demikian, mempunyai kepastian secara undang-undang.
Menurut dia, dalam UU terdahulu, tidak relevan dengan situasi dan kondisi saat ini.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019