Indonesia dan China akan mulai mengeksekusi rencana investasi di bawah kerangka Inisiatif Belt and Road setelah rapat pertama Komite Pengarah Bersama untuk Pembangunan Koridor Ekonomi Komprehensif Regional yang digelar di Bali, Kamis.
Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan itu, didiskusikan rencana eksekusi proyek yang sudah disetujui oleh kedua negara dan proses persiapan proyek yang meliputi tahap perencanaan, pengawasan dan evaluasi.
"Dalam upaya menyejahterakan rakyat Indonesia ini, kami yakin bahwa penyediaan lapangan pekerjaan dan pendidikan adalah dua hal mendasar yang harus kami lakukan. Sehingga kami sangat mendorong investasi yang bersifat pembangunan industri dalam skala besar, mengingat kami harus menyediakan lapangan pekerjaan bagi puluhan juta generasi muda Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Luhut menegaskan Pemerintah Indonesia terus berunding mengenai teknis dalam menjalin hubungan kerja sama yang disepakati nantinya.
"Kita tidak mau diatur semua. Jadi mereka harus bersedia untuk memenuhi empat ketentuan yang telah kita buat. Pertama, 'added value' (nilai tambah); kedua, masalah teknologi yang harus ramah lingkungan; ketiga, transfer teknologi; dan yang keempat, harus menggunakan sebanyak mungkin tenaga kerja dari Indonesia," ungkapnya.
Mantan Menko Polhukam itu menuturkan skema investasi di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah bisa dijadikan contoh di mana kerja sama dilakukan oleh entitas bisnis (B to B) dan pemerintah hanya memfasilitasi dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan yang diperlukan.
"Pengalaman IMIP di Morowali adalah sebuah contoh yang ingin kami replikasi di berbagai tempat di Indonesia,"jarnya.
Ia menambahkan, berdasarkan konsep inilah proposal kerja sama Indonesia-China dapat disampaikan agar menjadi model yang lebih sehat, berkelanjutan, dan tidak menjadi beban bagi kedua pemerintah.
Luhut pun mengaku senang menerima laporan entitas bisnis China, antara lain Ningbo Port dan Power China, dengan didampingi oleh NDRC dan MOFCOM Provinsi Zhejiang telah berkunjung ke Sumatera Utara dan Kalimantan Utara yang telah bertemu dengan Pelindo I dan beberapa pelaku bisnis yang lain.
Kunjungan itu, disebutnya merupakan model pendekatan "B to B with Government Facilitation" yang dapat menjadi contoh untuk dilaksanakan pada berbagai proyek.
Pihak China sendiri telah menyiapkan rancangan kerangka perjanjian untuk kerja sama tahap pertama di Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Selanjutnya, ada beberapa tahap proyek kerja sama lain yang telah disepakati seperti Kawasan Industri Sei Mangkei dan kerja sama strategis pada Bandara Internasional Kualanamu untuk tahap kedua. Kemudian, pengembangan energi bersih di kawasan Sungai Kayan, Kalimantan Utara; pengembangan kawasan ekonomi eksklusif di Bitung, Sulawesi Selatan; dan Kura-kura Island di Bali.
"Harapan kami, pihak China dapat mempertimbangkan untuk melanjutkan dengan tahap-tahap berikutnya, dan di lokasi-lokasi lain yang sudah kami siapkan, termasuk rencana proyek di luar empat koridor yang sudah dirintis oleh para pelaku bisnis dari kedua pihak, termasuk kerja sama dalam bidang 'Palm Replanting for Poverty Reduction' dengan melibatkan China Development Bank (CDB)," lanjut Luhut.
Selain keempat koridor pengembangan ekonomi komprehensif yang telah disepakati itu, ada pula proyek-proyek kerja sama lain seperti pembangkit listrik ukuran menengah di beberapa lokasi di Jawa; pembangkit listrik mulut tambang di Kalimantan Tengah; Zona Ekonomi Khusus Indonesia-China di Jonggol, Jawa Barat; Kawasan Industri Terintergrasi di Ketapang; penanaman kembali kelapa sawit guna kurangi kemiskinan; dan Kawasan Industrial Terintegrasi Meikarta Indonesia-China.
Luhut berharap kesepakatan-kesepakatan yang dicapai dalam Rapat Pertama Komite Pengarah Bersama ini dapat difinalisasi menjadi kerja sama kokoh yang akan diterapkan dalam waktu dekat.
Kendati demikian, proyek yang sedang dikerjakan itu tidak hanya ditujukan bagi para pebisnis China. Pasalnya, selain menawarkan pogram peremajaan kelapa sawit, China juga menawarkan kerja sama bidang pendidikan yang akan dilakukan oleh Tsinghua University dan Institut Teknologi Bandung (ITB) serta pengembangan Kura-Kura Island.
Pertemuan itu juga dihadiri pula oleh Wakil Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Republik Rakyat China, Duta Besar China untuk Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Beijing, Direktur Utama Kerjasama Global Departemen Asia Pasifik, perwakilan kementerian/lembaga terkait serta Gubernur Kalimantan Utara.
(AL)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan itu, didiskusikan rencana eksekusi proyek yang sudah disetujui oleh kedua negara dan proses persiapan proyek yang meliputi tahap perencanaan, pengawasan dan evaluasi.
"Dalam upaya menyejahterakan rakyat Indonesia ini, kami yakin bahwa penyediaan lapangan pekerjaan dan pendidikan adalah dua hal mendasar yang harus kami lakukan. Sehingga kami sangat mendorong investasi yang bersifat pembangunan industri dalam skala besar, mengingat kami harus menyediakan lapangan pekerjaan bagi puluhan juta generasi muda Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Luhut menegaskan Pemerintah Indonesia terus berunding mengenai teknis dalam menjalin hubungan kerja sama yang disepakati nantinya.
"Kita tidak mau diatur semua. Jadi mereka harus bersedia untuk memenuhi empat ketentuan yang telah kita buat. Pertama, 'added value' (nilai tambah); kedua, masalah teknologi yang harus ramah lingkungan; ketiga, transfer teknologi; dan yang keempat, harus menggunakan sebanyak mungkin tenaga kerja dari Indonesia," ungkapnya.
Mantan Menko Polhukam itu menuturkan skema investasi di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah bisa dijadikan contoh di mana kerja sama dilakukan oleh entitas bisnis (B to B) dan pemerintah hanya memfasilitasi dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan yang diperlukan.
"Pengalaman IMIP di Morowali adalah sebuah contoh yang ingin kami replikasi di berbagai tempat di Indonesia,"jarnya.
Ia menambahkan, berdasarkan konsep inilah proposal kerja sama Indonesia-China dapat disampaikan agar menjadi model yang lebih sehat, berkelanjutan, dan tidak menjadi beban bagi kedua pemerintah.
Luhut pun mengaku senang menerima laporan entitas bisnis China, antara lain Ningbo Port dan Power China, dengan didampingi oleh NDRC dan MOFCOM Provinsi Zhejiang telah berkunjung ke Sumatera Utara dan Kalimantan Utara yang telah bertemu dengan Pelindo I dan beberapa pelaku bisnis yang lain.
Kunjungan itu, disebutnya merupakan model pendekatan "B to B with Government Facilitation" yang dapat menjadi contoh untuk dilaksanakan pada berbagai proyek.
Pihak China sendiri telah menyiapkan rancangan kerangka perjanjian untuk kerja sama tahap pertama di Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Selanjutnya, ada beberapa tahap proyek kerja sama lain yang telah disepakati seperti Kawasan Industri Sei Mangkei dan kerja sama strategis pada Bandara Internasional Kualanamu untuk tahap kedua. Kemudian, pengembangan energi bersih di kawasan Sungai Kayan, Kalimantan Utara; pengembangan kawasan ekonomi eksklusif di Bitung, Sulawesi Selatan; dan Kura-kura Island di Bali.
"Harapan kami, pihak China dapat mempertimbangkan untuk melanjutkan dengan tahap-tahap berikutnya, dan di lokasi-lokasi lain yang sudah kami siapkan, termasuk rencana proyek di luar empat koridor yang sudah dirintis oleh para pelaku bisnis dari kedua pihak, termasuk kerja sama dalam bidang 'Palm Replanting for Poverty Reduction' dengan melibatkan China Development Bank (CDB)," lanjut Luhut.
Selain keempat koridor pengembangan ekonomi komprehensif yang telah disepakati itu, ada pula proyek-proyek kerja sama lain seperti pembangkit listrik ukuran menengah di beberapa lokasi di Jawa; pembangkit listrik mulut tambang di Kalimantan Tengah; Zona Ekonomi Khusus Indonesia-China di Jonggol, Jawa Barat; Kawasan Industri Terintergrasi di Ketapang; penanaman kembali kelapa sawit guna kurangi kemiskinan; dan Kawasan Industrial Terintegrasi Meikarta Indonesia-China.
Luhut berharap kesepakatan-kesepakatan yang dicapai dalam Rapat Pertama Komite Pengarah Bersama ini dapat difinalisasi menjadi kerja sama kokoh yang akan diterapkan dalam waktu dekat.
Kendati demikian, proyek yang sedang dikerjakan itu tidak hanya ditujukan bagi para pebisnis China. Pasalnya, selain menawarkan pogram peremajaan kelapa sawit, China juga menawarkan kerja sama bidang pendidikan yang akan dilakukan oleh Tsinghua University dan Institut Teknologi Bandung (ITB) serta pengembangan Kura-Kura Island.
Pertemuan itu juga dihadiri pula oleh Wakil Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Republik Rakyat China, Duta Besar China untuk Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Beijing, Direktur Utama Kerjasama Global Departemen Asia Pasifik, perwakilan kementerian/lembaga terkait serta Gubernur Kalimantan Utara.
(AL)
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019