Denpasar (Antara Bali) - Anggota Komisi X DPR Nyoman Dhamantra menyarankan kepada Pemprov Bali untuk menunda pelaksanaan investasi yang tidak menyejahterakan masyarakat setempat.
"Jika investasi yang tak banyak manfaatnya itu tidak ditunda, maka masyarakat Bali semakin terpinggirkan," katanya di Denpasar, Sabtu.
Anggota Fraksi PDIP itu sering kali melihat masyarakat Bali justru menjadi korban dari investasi.
"Di mana ada pusat-pusat pembangunan dan investasi, yang terjadi selanjutnya adalah proses peminggiran masyarakat lokal," katanya seraya menjelaskan bahwa peminggiran tersebut dapat memperlebar disparitas kesejahteraan masyarakat.
"Harapan menjadikan investasi sebagai madu bagi masyarakat justru dapat berubah menjadi racun karena kesejahteraan masyarakat tidak terjamin," katanya.
Menurut Dhamantra, penurunan tingkat kesejahteraan itu dipicu oleh rendahnya daya saing karena pemerintah daerah setempat dianggap belum mampu memberdayakan kemandirian masyarakat.
Ia meminta Pemprov Bali mengkaji rencana pembangunan bandar udara di kawasan utara atau tepatnya di Kabupaten Buleleng.
"Investasi itu harus dikaji dengan matang agar pengalaman di kawasan selatan Bali tidak terulang.
Wilayah Bali bagian selatan yang selama ini dipusatkan sebagai kawasan wisata dan bandara internasional, justru tidak berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Mereka terpinggirkan oleh para pemodal besar, baik asing maupun nasional," katanya.
Kalau di Buleleng dipaksakan membangun bandara tanpa terlebih dahulu memberikan jaminan eksistensi dan pemberdayaan masyarakat lokal, maka menurut dia, sama halnya dengan memindahkan kesenjangan dari daerah lain ke Buleleng.
"Intinya, rencana investasi yang berdampak luas sebaiknya ditunda dahulu sampai ada ketentuan atau perda yang mampu menghasilkan investasi yang benar-benar berkualitas bagi pemberdayaan masyarakat lokal," katanya seraya menambahkan bahwa seyogyanya investasi harus dibarengi dengan proteksi pemerintah kepada masyarakat.*
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011
"Jika investasi yang tak banyak manfaatnya itu tidak ditunda, maka masyarakat Bali semakin terpinggirkan," katanya di Denpasar, Sabtu.
Anggota Fraksi PDIP itu sering kali melihat masyarakat Bali justru menjadi korban dari investasi.
"Di mana ada pusat-pusat pembangunan dan investasi, yang terjadi selanjutnya adalah proses peminggiran masyarakat lokal," katanya seraya menjelaskan bahwa peminggiran tersebut dapat memperlebar disparitas kesejahteraan masyarakat.
"Harapan menjadikan investasi sebagai madu bagi masyarakat justru dapat berubah menjadi racun karena kesejahteraan masyarakat tidak terjamin," katanya.
Menurut Dhamantra, penurunan tingkat kesejahteraan itu dipicu oleh rendahnya daya saing karena pemerintah daerah setempat dianggap belum mampu memberdayakan kemandirian masyarakat.
Ia meminta Pemprov Bali mengkaji rencana pembangunan bandar udara di kawasan utara atau tepatnya di Kabupaten Buleleng.
"Investasi itu harus dikaji dengan matang agar pengalaman di kawasan selatan Bali tidak terulang.
Wilayah Bali bagian selatan yang selama ini dipusatkan sebagai kawasan wisata dan bandara internasional, justru tidak berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Mereka terpinggirkan oleh para pemodal besar, baik asing maupun nasional," katanya.
Kalau di Buleleng dipaksakan membangun bandara tanpa terlebih dahulu memberikan jaminan eksistensi dan pemberdayaan masyarakat lokal, maka menurut dia, sama halnya dengan memindahkan kesenjangan dari daerah lain ke Buleleng.
"Intinya, rencana investasi yang berdampak luas sebaiknya ditunda dahulu sampai ada ketentuan atau perda yang mampu menghasilkan investasi yang benar-benar berkualitas bagi pemberdayaan masyarakat lokal," katanya seraya menambahkan bahwa seyogyanya investasi harus dibarengi dengan proteksi pemerintah kepada masyarakat.*
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011