Singaraja (Antaranews Bali) - Staf Khusus Presiden RI Lenis Kogoya meninjau rencana lokasi bandara di Desa Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali, dan berjanji akan berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan dan Presiden Joko Widodo terkait penetapan lokasi (penlok) bandara tersebut.
“Sebelum melakukan koordinasi saya harus meninjau dulu ke lokasi agar tahu bagaimana kondisi di lokasi,” kata Lenis Kogoya disela-sela meninjau lokasi pada titik koordinat area hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh PT PEMBARI di Singaraja, Buleleng, Bali, Kamis
Dalam pertemuan itu, Lenis Kogoya menyampaikan sesuai dengan aspirasi dari masyarakat bahwa lokasi rencana pembangunan bandara yang sudah lepas seluas 370 hektare.
Menurut dia, hal ini merupakan sinyal yang cukup baik bagi pemerintah pusat maupun daerah, karena di beberapa tempat permasalahan dalam pembebasan lahan sering berbenturan antara adat dengan pemerintah. “Ini biasanya pemerintah yang menawar, namun di sini warga yang menyerahkan,” katanya.
Dalam waktu dekat, Lenis Kogoya akan langsung menemui Menteri Perhubungan RI untuk segera turun mengecek dan menyelesaikan apa saja permasalahan yang ada di lapangan, sehingga izin Penlok bisa segera dikeluarkan.
Lenis menyatakan akan segera mengadakan rapat dengan mengajak pihak pemerintah setempat, perwakilan dari desa adat dan Kementerian Perhubungan di Istana Negara. “Sama-sama kita putuskan, kapan mulainya, sebelum Pilpres mudah-mudahan sudah peletakan batu pertama,“ katanya.
Menurut Lenis, pihaknya bisa saja langsung mengundang komponen masyarakat adat, namun ia harus meninjau lokasi dulu. “Bapak Presiden sering mengatakan kepada kami bahwa jangan hanya terima surat, namun harus langsung turun mengecek ke lapangan,” katanya.
Hadir pada kesempatan tersebut, Komisaris utama PT Pembangunan Bali Mandiri (PEMBARI), Ketut Maha Bakti Suardhana, selaku investor yang telah menjalin kerja sama dengan Desa Adat Kubutambahan sejak tahun 2009 untuk merintis usulan Pembangunan Bandara Bali utara.
Pihak PEMBARI juga telah melakukan studi kelayakan mendalam sehingga mendapat surat persetujuan prinsip dari Dirjen Perhubungan udara pada 2 Juni 2014 yang mana persetujuan itu berdasarkan hasil kajian lanjutan yang juga disetujui oleh Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan pada 21 Desember 2017.
Dalam kesempatan itu, Kelian (ketua) Desa Pakraman Kubutambahan Jro Pasek Warkadea mengatakan dirinya dan warga desa adat berterima kasih terhadap kesediaan Staf Khusus Presiden meninjau lahan yang direncanakan menjadi lokasi bandara tersebut karena masyarakat adat di wilayahnya sudah siap mendukung pembangunan bandara tersebut,
"Untuk itu, kami minta agar Staf Khusus Presiden memperjuangkan agar penlok bandara di Desa Kubutambahan itu segera diterbitkan. Kami mendesak agar penlok segera turun,” kata Warkadea.
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019