Negara (Antaranews Bali) - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Jembrana, Bali ingin merintis koperasi untuk mengatasi harga ikan yang anjlok, saat hasil tangkapan nelayan melimpah.
"Ada keinginan kami untuk mengelola koperasi, agar bisa membantu nelayan mempertahankan harga ikan. Namun masih ada beberapa pertimbangan, termasuk perhitungan teknis sebelum rencana tersebut kami realisasikan," kata Ketua HNSI Jembrana Made Widanayasa, di Negara, Rabu.
Ia mengatakan, salah satu syarat agar koperasi ini bisa bermanfaat bagi nelayan, harus memiliki harga tawar terhadap pembeli besar ikan seperti pabrik, pedagang ikan besar serta pengusaha yang menggunakan ikan sebagai bahan baku utamanya.
Selain itu, katanya, dibutuhkan kerja keras termasuk semangat pengabdian, dari orang-orang yang mengelola koperasi itu, karena tidak mudah untuk membawa lembaga ekonomi kerakyatan tersebut bertahan dari persaingan bisnis ikan.
"Karena itu diperlukan sumberdaya manusia yang tidak hanya menguasai teknis pengelolaan koperasi, tapi juga memiliki jiwa dan keinginan kuat untuk membantu nelayan. Kami sedang berupaya untuk merekrut orang-orang seperti itu," katanya.
Untuk proses izin pendirian koperasi tersebut, menurutnya, bukanlah hal yang sulit sepanjang kelengkapan baik sumberdaya manusia, lokasi serta dukungan kuat dari nelayan sudah diperoleh.
Mengingat sentra perikanan tangkap ada di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, ia mengatakan, akan menjadikan desa tersebut sebagai pusat koperasi termasuk kantornya.
Ia mengungkapkan, sebenarnya sudah ada beberapa koperasi yang berhubungan dengan nelayan di Desa Pengambengan, namun belum berjalan maksimal, yang ia tidak tahu persis penyebabnya.
"Kami juga tidak menutup kemungkinan akan kerjasama dengan koperasi nelayan yang saat ini sudah tidak berjalan. Daripada mengurus izin baru, lebih baik yang sudah ada diperbaiki sehingga bisa beroperasi kembali," katanya.
Meskipun bertujuan membantu agar harga ikan nelayan stabil dan yakin akan mendapatkan dukungan serta bantuan dari pemerintah, ia tetap mengingatkan, tinggi atau rendahnya harga ikan sebenarnya juga tergantung pada nelayan.
Sementara Kepala Dinas Kelautan, Perikanan Dan Perhubungan Jembrana Made Dwi Maharimbawa saat dikonfirmasi upaya dari pihaknya untuk mengatasi anjloknya harga ikan mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih berusaha minta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membeli hasil tangkap nelayan
seperti yang disampaikan Menteri Kelautan Dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Saat berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan beberapa waktu lalu, Susi mengatakan, pihaknya akan mendorong BUMN maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membantu mengatasi anjloknya harga ikan dengan cara membeli hasil tangkap nelayan.
"Tadi, saat berdialog dengan nelayan mereka mengatakan harga ikan tongkol hanya Rp9000 bahkan lebih rendah lagi. Seharusnya harga ikan itu tetap di atas Rp10 ribu," katanya. (ed)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Ada keinginan kami untuk mengelola koperasi, agar bisa membantu nelayan mempertahankan harga ikan. Namun masih ada beberapa pertimbangan, termasuk perhitungan teknis sebelum rencana tersebut kami realisasikan," kata Ketua HNSI Jembrana Made Widanayasa, di Negara, Rabu.
Ia mengatakan, salah satu syarat agar koperasi ini bisa bermanfaat bagi nelayan, harus memiliki harga tawar terhadap pembeli besar ikan seperti pabrik, pedagang ikan besar serta pengusaha yang menggunakan ikan sebagai bahan baku utamanya.
Selain itu, katanya, dibutuhkan kerja keras termasuk semangat pengabdian, dari orang-orang yang mengelola koperasi itu, karena tidak mudah untuk membawa lembaga ekonomi kerakyatan tersebut bertahan dari persaingan bisnis ikan.
"Karena itu diperlukan sumberdaya manusia yang tidak hanya menguasai teknis pengelolaan koperasi, tapi juga memiliki jiwa dan keinginan kuat untuk membantu nelayan. Kami sedang berupaya untuk merekrut orang-orang seperti itu," katanya.
Untuk proses izin pendirian koperasi tersebut, menurutnya, bukanlah hal yang sulit sepanjang kelengkapan baik sumberdaya manusia, lokasi serta dukungan kuat dari nelayan sudah diperoleh.
Mengingat sentra perikanan tangkap ada di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, ia mengatakan, akan menjadikan desa tersebut sebagai pusat koperasi termasuk kantornya.
Ia mengungkapkan, sebenarnya sudah ada beberapa koperasi yang berhubungan dengan nelayan di Desa Pengambengan, namun belum berjalan maksimal, yang ia tidak tahu persis penyebabnya.
"Kami juga tidak menutup kemungkinan akan kerjasama dengan koperasi nelayan yang saat ini sudah tidak berjalan. Daripada mengurus izin baru, lebih baik yang sudah ada diperbaiki sehingga bisa beroperasi kembali," katanya.
Meskipun bertujuan membantu agar harga ikan nelayan stabil dan yakin akan mendapatkan dukungan serta bantuan dari pemerintah, ia tetap mengingatkan, tinggi atau rendahnya harga ikan sebenarnya juga tergantung pada nelayan.
Sementara Kepala Dinas Kelautan, Perikanan Dan Perhubungan Jembrana Made Dwi Maharimbawa saat dikonfirmasi upaya dari pihaknya untuk mengatasi anjloknya harga ikan mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih berusaha minta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membeli hasil tangkap nelayan
seperti yang disampaikan Menteri Kelautan Dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Saat berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan beberapa waktu lalu, Susi mengatakan, pihaknya akan mendorong BUMN maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membantu mengatasi anjloknya harga ikan dengan cara membeli hasil tangkap nelayan.
"Tadi, saat berdialog dengan nelayan mereka mengatakan harga ikan tongkol hanya Rp9000 bahkan lebih rendah lagi. Seharusnya harga ikan itu tetap di atas Rp10 ribu," katanya. (ed)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018