![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://bali.antaranews.com/berita/133118/enam-kepala-negara-siap-ikuti-ooc-2018-di-bali&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2018/08/tenggelamkan-kapal.jpg&description=Enam Kepala Negara siap ikuti "OOC 2018" di Bali){kind=link}
Denpasar (Antaranews Bali) - Enam kepala negara menyatakan siap hadir untuk mengikuti "Our Ocean Conference" (OOC) 2018 di Bali, 29-30 Oktober 2018.
"Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang ditunjuk menjadi penyelenggara OOC 2018," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP Lilly Aprilya Pregiwati dalam keterangan pers KKP yang diterima Antara di Denpasar, Jumat.
OOC 2018 merupakan perhelatan kelima kalinya dan pertama kalinya dilaksanakan di Asia, karena OOC pertama dan kedua pada tahun 2014 dan 2015 di Amerika Serikat, lalu OOC ketiga (2016) di Chile dan OOC keempat pada tahun 2017 di Malta.
"Setelah Indonesia menjadi tuan rumah OOC 2018, tahun depan Norwegia yang jadi penyelenggara. OOC 2018 akan diikuti oleh multi-pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah, LSM/NGO, sektor swasta, public figure, dan sebagainya," katanya.
Hingga 16 Oktober 2018 tercatat ada enam kepala negara dan pemerintahan yang siap hadir. Ada juga 32 menteri dan 1.696 delegasi yang mengonfirmasi kehadiran. "Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah," katanya.
Dalam keterangan pers bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Jakarta (17/10), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjelaskan dengan menjadi tuan rumah OOC 2018, Indonesia akan menunjukkan leadership (kepemimpinan) di bidang kelautan dan perikanan.
"Hal ini sejalan dengan diplomasi maritim yang terus diupayakan pemerintah Indonesia. Setidaknya ada enam bidang aksi yang akan diusung dalam penyelenggaraan OOC tahun ini," katanya.
Keenam diantaranya perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries) ; kawasan lindung laut (marine protected area); pencemaran laut (marine pollution); perubahan Iklim (climate change); ekonomi biru berkelanjutan (sustainable blue economy); dan keamanan maritim (maritime security).
Menurut Menlu Retno, berbeda dari konferensi biasanya yang hanya menghasilkan penandatanganan MoU atau agreement, OOC 2018 akan menghasilkan
komitmen konkret.
"Kita berusaha bertindak dan berusaha konkret, sehingga pada saat kita melakukan konferensi yang ada adalah komitmen. Komitmen konkret negara-negara peserta bagaimana memajukan ocean, bagaimana melindungi ocean, bagaimana meng-address isu yang terkait dengan ocean. Jadi sekali lagi, another keywords dalam komitmen konkret," kata Retno.
Untuk memastikan komitmen ini dijalankan sebagaimana mestinya, dalam penyelenggaraan OOC 2018 akan dibuat sistem "tracking mechanism". Hal ini untuk mengukur dan mengontrol sampai pada tahap mana komitmen-komitmen tersebut diimplementasikan.
"Kita tidak mau lagi kalau konferensi ini cuma talking-talking only. Omong-omong saja tapi tindakan konkretnya tidak ada. Delivery-nya mana? Our Ocean Conference ke-5 ini betul-betul men-tracking delivery. Kamu dulu komitmen satu juta hektare misalnya. Indonesia ingin mencapai 20 juta hektare by 2020. Sudah janji kita akan mengonservasi laut kita," kata Menlu Retno.
Menurut Menteri Susi, isu blue economy sengaja dimunculkan sebagai upaya mewujudkan sustainable fisheries. "Menjaga sumber daya laut untuk tetap ada dan terus produktif sebagai food security, kebutuhan pangan masyarakat Indonesia," katanya.
Adapun "maritime security" perlu disuarakan karena perang kedepan bukan lagi hanya perkara politik, ideologi, atau agama, melainkan perebutan food and water resources yang keberadaannya di dunia semakin berkurang.
"Dalam forum ini, akan diberikan sharing keberanian Indonesia dalam membawa perubahan perikanan dengan pengelolaan yang berkelanjutan. Ternyata terbukti bisa membalikkan neraca perdagangan perikanan yang tadinya defisit, yang terbelakang di Asia Tenggara, tapi empat tahun belakangan menjadi yang pertama di Asia Tenggara," katanya.
Menteri Susi berharap, komitmen dalam OOC 2018 dapat diusulkan kepada United Nation Ocean Conference untuk dimasukkan dalam SDG's 14, Sustainable Development Knowledge Platform. (ed)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang ditunjuk menjadi penyelenggara OOC 2018," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP Lilly Aprilya Pregiwati dalam keterangan pers KKP yang diterima Antara di Denpasar, Jumat.
OOC 2018 merupakan perhelatan kelima kalinya dan pertama kalinya dilaksanakan di Asia, karena OOC pertama dan kedua pada tahun 2014 dan 2015 di Amerika Serikat, lalu OOC ketiga (2016) di Chile dan OOC keempat pada tahun 2017 di Malta.
"Setelah Indonesia menjadi tuan rumah OOC 2018, tahun depan Norwegia yang jadi penyelenggara. OOC 2018 akan diikuti oleh multi-pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah, LSM/NGO, sektor swasta, public figure, dan sebagainya," katanya.
Hingga 16 Oktober 2018 tercatat ada enam kepala negara dan pemerintahan yang siap hadir. Ada juga 32 menteri dan 1.696 delegasi yang mengonfirmasi kehadiran. "Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah," katanya.
Dalam keterangan pers bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Jakarta (17/10), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjelaskan dengan menjadi tuan rumah OOC 2018, Indonesia akan menunjukkan leadership (kepemimpinan) di bidang kelautan dan perikanan.
"Hal ini sejalan dengan diplomasi maritim yang terus diupayakan pemerintah Indonesia. Setidaknya ada enam bidang aksi yang akan diusung dalam penyelenggaraan OOC tahun ini," katanya.
Keenam diantaranya perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries) ; kawasan lindung laut (marine protected area); pencemaran laut (marine pollution); perubahan Iklim (climate change); ekonomi biru berkelanjutan (sustainable blue economy); dan keamanan maritim (maritime security).
Menurut Menlu Retno, berbeda dari konferensi biasanya yang hanya menghasilkan penandatanganan MoU atau agreement, OOC 2018 akan menghasilkan
komitmen konkret.
"Kita berusaha bertindak dan berusaha konkret, sehingga pada saat kita melakukan konferensi yang ada adalah komitmen. Komitmen konkret negara-negara peserta bagaimana memajukan ocean, bagaimana melindungi ocean, bagaimana meng-address isu yang terkait dengan ocean. Jadi sekali lagi, another keywords dalam komitmen konkret," kata Retno.
Untuk memastikan komitmen ini dijalankan sebagaimana mestinya, dalam penyelenggaraan OOC 2018 akan dibuat sistem "tracking mechanism". Hal ini untuk mengukur dan mengontrol sampai pada tahap mana komitmen-komitmen tersebut diimplementasikan.
"Kita tidak mau lagi kalau konferensi ini cuma talking-talking only. Omong-omong saja tapi tindakan konkretnya tidak ada. Delivery-nya mana? Our Ocean Conference ke-5 ini betul-betul men-tracking delivery. Kamu dulu komitmen satu juta hektare misalnya. Indonesia ingin mencapai 20 juta hektare by 2020. Sudah janji kita akan mengonservasi laut kita," kata Menlu Retno.
Menurut Menteri Susi, isu blue economy sengaja dimunculkan sebagai upaya mewujudkan sustainable fisheries. "Menjaga sumber daya laut untuk tetap ada dan terus produktif sebagai food security, kebutuhan pangan masyarakat Indonesia," katanya.
Adapun "maritime security" perlu disuarakan karena perang kedepan bukan lagi hanya perkara politik, ideologi, atau agama, melainkan perebutan food and water resources yang keberadaannya di dunia semakin berkurang.
"Dalam forum ini, akan diberikan sharing keberanian Indonesia dalam membawa perubahan perikanan dengan pengelolaan yang berkelanjutan. Ternyata terbukti bisa membalikkan neraca perdagangan perikanan yang tadinya defisit, yang terbelakang di Asia Tenggara, tapi empat tahun belakangan menjadi yang pertama di Asia Tenggara," katanya.
Menteri Susi berharap, komitmen dalam OOC 2018 dapat diusulkan kepada United Nation Ocean Conference untuk dimasukkan dalam SDG's 14, Sustainable Development Knowledge Platform. (ed)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018