Denpasar (Antaranews Bali) - PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, siap menanggulangi dampak akibat pengurukan (penimbunan) lahan pantai untuk memperluas apron di sisi barat apabila mendapatkan masukan dari konsultan melalui evaluasi berkala.
"Kami siap bertanggung jawab atas segala dampak karena kami yang memprakarsai proyek ini dan komitmen ini sudah tertulis di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat mengurus izin Amdal," kata General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Yanus Suprayogi di Denpasar, Kamis.
Menurut Yanus, pihaknya juga siap memberikan program tangggung jawab sosial perusahaan (CSR) khususnya bagi warga terdampak setelah melalui pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan dalam CSR.
Sebelumnya, PT Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai menemui tokoh masyarakat, warga, dan unsur pemerintahan di Kuta, Kabupaten Badung pada Rabu (3/10) di Kantor Camat Kuta untuk melakukan sosialisasi terkait proyek perluasan bandar udara.
Sosialisasi sebelumnya telah lebih dahulu dilakukan di Desa Adat Tuban dan Kelan pada akhir April 2018, dua desa lain yang berada dekat dengan wilayah bandara.
Sementara itu, di Desa Adat Kuta, lanjut Yanus, baru dilakukan karena menunggu proses pemilihan dan transisi kepemimpinan Bendesa Adat Kuta, meski pihaknya sudah melayangkan surat untuk sosialisasi pertama pada 3 April 2018.
Dalam pertemuan itu, beberapa tokoh masyarakat yang hadir mengaku mendukung perluasan bandara tersebut tetapi perlu program penanggulangan dari dampak pengurugan lahan perairan.
Senada dengan itu, Bendesa Adat Kuta Wayan Wasista meminta adanya penanggulangan terkait dampak pengurugan lahan pantai tersebut.
"Kami mohon tanggapan dari dampak yang ditimbulkan, Pantai Kuta sekarang ini semakin menyempit, bagaimana tanggung jawab Manajemen Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai atas hal tersebut?," ucapnya.
Ia menambahkan warga yang terdampak khususnya adalah para nelayan.
Turut hadir dalam sosialisasi itu di antaranya Pelaksana Tugas Camat Kuta Made Widiana, Lurah Kuta Wayan Daryana, sejumlah tokoh di antaranya mantan Ketua LPM Kuta Nyoman Graha Wicaksana dan Made Rudika serta puluhan warga lainnya
Dalam pemaparannya, Yanus menjelaskan proyek apron sisi barat seluas 8 hektare dengan cara mengurug lahan pantai yang dikerjakan kontraktor PT. Pembangunan Perumahan (PP) itu sudah rampung dan sudah digunakan pada Rabu (26/9).
Apron sisi barat yang mulai dikerjakan pada Mei 2018 itu setelah mengantongi izin lokasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan izin pelaksanaan reklamasi dari KKP.
Apron barat itu diharapkan mampu menampung enam pesawat berbadan sedang seperti Airbus A-320 atau Boeing 737 untuk mengakomodasi kebutuhan jangka pendek, pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, 8-14 Oktober 2018.
Pada saat bersamaan, pihaknya juga mengurug lahan pantai sisi barat seluas 35,75 hektare yang saat ini sudah mencapai 74,5 persen untuk mengakomodasi kebutuhan jangka panjang apron.
Manajemen Bandara I Gusti Ngurah Rai juga menyosialisasikan pengerjaan pengelolaan limbah dan apron timur seluas 4,1 hektare yang ditargetkan dapat menampung empat pesawat berbadan sedang.
Selain itu, sosialisasi proyek gedung VVIP, Base Ops TNI dan penggantian "line maintenance" maskapai penerbangan, pembangunan, loket "check-in" penumpang terminal internasional dan pengerjaan gedung parkir bertingkat untuk mobil.
Pengerjaan apron sisi barat, apron sisi timur, gedung VVIP, Base Ops dan "line maintenance" maskapai penerbangan sudah 100 persen rampung dan sudah diupacarai "melaspas" atau upacara penyucian sesuai agama Hindu pada Jumat (28/9). (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Kami siap bertanggung jawab atas segala dampak karena kami yang memprakarsai proyek ini dan komitmen ini sudah tertulis di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat mengurus izin Amdal," kata General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Yanus Suprayogi di Denpasar, Kamis.
Menurut Yanus, pihaknya juga siap memberikan program tangggung jawab sosial perusahaan (CSR) khususnya bagi warga terdampak setelah melalui pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan dalam CSR.
Sebelumnya, PT Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai menemui tokoh masyarakat, warga, dan unsur pemerintahan di Kuta, Kabupaten Badung pada Rabu (3/10) di Kantor Camat Kuta untuk melakukan sosialisasi terkait proyek perluasan bandar udara.
Sosialisasi sebelumnya telah lebih dahulu dilakukan di Desa Adat Tuban dan Kelan pada akhir April 2018, dua desa lain yang berada dekat dengan wilayah bandara.
Sementara itu, di Desa Adat Kuta, lanjut Yanus, baru dilakukan karena menunggu proses pemilihan dan transisi kepemimpinan Bendesa Adat Kuta, meski pihaknya sudah melayangkan surat untuk sosialisasi pertama pada 3 April 2018.
Dalam pertemuan itu, beberapa tokoh masyarakat yang hadir mengaku mendukung perluasan bandara tersebut tetapi perlu program penanggulangan dari dampak pengurugan lahan perairan.
Senada dengan itu, Bendesa Adat Kuta Wayan Wasista meminta adanya penanggulangan terkait dampak pengurugan lahan pantai tersebut.
"Kami mohon tanggapan dari dampak yang ditimbulkan, Pantai Kuta sekarang ini semakin menyempit, bagaimana tanggung jawab Manajemen Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai atas hal tersebut?," ucapnya.
Ia menambahkan warga yang terdampak khususnya adalah para nelayan.
Turut hadir dalam sosialisasi itu di antaranya Pelaksana Tugas Camat Kuta Made Widiana, Lurah Kuta Wayan Daryana, sejumlah tokoh di antaranya mantan Ketua LPM Kuta Nyoman Graha Wicaksana dan Made Rudika serta puluhan warga lainnya
Dalam pemaparannya, Yanus menjelaskan proyek apron sisi barat seluas 8 hektare dengan cara mengurug lahan pantai yang dikerjakan kontraktor PT. Pembangunan Perumahan (PP) itu sudah rampung dan sudah digunakan pada Rabu (26/9).
Apron sisi barat yang mulai dikerjakan pada Mei 2018 itu setelah mengantongi izin lokasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan izin pelaksanaan reklamasi dari KKP.
Apron barat itu diharapkan mampu menampung enam pesawat berbadan sedang seperti Airbus A-320 atau Boeing 737 untuk mengakomodasi kebutuhan jangka pendek, pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, 8-14 Oktober 2018.
Pada saat bersamaan, pihaknya juga mengurug lahan pantai sisi barat seluas 35,75 hektare yang saat ini sudah mencapai 74,5 persen untuk mengakomodasi kebutuhan jangka panjang apron.
Manajemen Bandara I Gusti Ngurah Rai juga menyosialisasikan pengerjaan pengelolaan limbah dan apron timur seluas 4,1 hektare yang ditargetkan dapat menampung empat pesawat berbadan sedang.
Selain itu, sosialisasi proyek gedung VVIP, Base Ops TNI dan penggantian "line maintenance" maskapai penerbangan, pembangunan, loket "check-in" penumpang terminal internasional dan pengerjaan gedung parkir bertingkat untuk mobil.
Pengerjaan apron sisi barat, apron sisi timur, gedung VVIP, Base Ops dan "line maintenance" maskapai penerbangan sudah 100 persen rampung dan sudah diupacarai "melaspas" atau upacara penyucian sesuai agama Hindu pada Jumat (28/9). (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018