Negara (Antaranews Bali) - Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, menyampaikan usulan untuk membangun pasar ikan ke pemerintah pusat, dengan nilai puluhan miliar rupiah.
"Saya baru saja datang dari Jakarta bertemu pejabat kementerian terkait, untuk mengajukan usulan pembangunan pasar ikan modern di Jembrana," kata Kepala Dinas Kelautan, Perikanan Dan Perhubungan Jembrana Made Dwi Maharimbawa, di Negara, Selasa.
Ia mengatakan, bersama dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Made Budhiarta, mereka datang ke Kementerian Kelautan Dan Perikanan karena masih ada dua jatah pembangunan pasar ikan yang belum diturunkan ke daerah.
Menurutnya, sejak tahun 2017 sebenarnya kementerian tersebut memiliki anggaran pembangunan pasar ikan sebagai bagian pemberdayaan nelayan, namun tersisa untuk dua pasar karena dianggap belum ada daerah yang layak menerimanya.
"Oleh pejabat sana kami diminta membuat study kelayakan, namun harus apa adanya dan tidak boleh dibuat-buat, dalam arti berapa kebutuhan los pedagang ikan termasuk potensinya," katanya.
Jika pemerintah pusat menyetujui usulan tersebut, ia mengatakan, berdasarkan pengalaman daerah lain yang sudah terlebih dahulu menerima program ini, pemerintah pusat akan memberikan bantuan dana Rp27 miliar sampai Rp29 miliar.
Rencananya, menurutnya, pasar ikan akan dibangun di Pasar Umum Negara sekaligus untuk merehabilitasi atau memperbaiki pasar terbesar di Kabupaten Jembrana tersebut.
"Saat ini lapak untuk pedagang ikan sudah ada di Pasar Umum Negara, namun dengan program tersebut pedagang maupun pembeli akan lebih nyaman, serta jenis ikan beserta apapun yang berhubungan dengan itu akan makin bertambah," katanya.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Saya baru saja datang dari Jakarta bertemu pejabat kementerian terkait, untuk mengajukan usulan pembangunan pasar ikan modern di Jembrana," kata Kepala Dinas Kelautan, Perikanan Dan Perhubungan Jembrana Made Dwi Maharimbawa, di Negara, Selasa.
Ia mengatakan, bersama dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Made Budhiarta, mereka datang ke Kementerian Kelautan Dan Perikanan karena masih ada dua jatah pembangunan pasar ikan yang belum diturunkan ke daerah.
Menurutnya, sejak tahun 2017 sebenarnya kementerian tersebut memiliki anggaran pembangunan pasar ikan sebagai bagian pemberdayaan nelayan, namun tersisa untuk dua pasar karena dianggap belum ada daerah yang layak menerimanya.
"Oleh pejabat sana kami diminta membuat study kelayakan, namun harus apa adanya dan tidak boleh dibuat-buat, dalam arti berapa kebutuhan los pedagang ikan termasuk potensinya," katanya.
Jika pemerintah pusat menyetujui usulan tersebut, ia mengatakan, berdasarkan pengalaman daerah lain yang sudah terlebih dahulu menerima program ini, pemerintah pusat akan memberikan bantuan dana Rp27 miliar sampai Rp29 miliar.
Rencananya, menurutnya, pasar ikan akan dibangun di Pasar Umum Negara sekaligus untuk merehabilitasi atau memperbaiki pasar terbesar di Kabupaten Jembrana tersebut.
"Saat ini lapak untuk pedagang ikan sudah ada di Pasar Umum Negara, namun dengan program tersebut pedagang maupun pembeli akan lebih nyaman, serta jenis ikan beserta apapun yang berhubungan dengan itu akan makin bertambah," katanya.(GBI)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018