Denpasar (Antara Bali) - Rektor Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Prof Dr I Gusti Ngurah Sudiana menargetkan pertengahan Januari 2018 sudah dapat diluncurkan program konsultan agama dan adat yang akan bertugas di setiap kecamatan di Provinsi Bali.
"Nantinya yang akan menjadi konsultan agama dan adat itu adalah lulusan IHDN Denpasar, yang sebelumnya telah mendapatkan sejumlah pelatihan dan pembekalan," kata Sudiana di sela-sela persiapan pelaksanaan Dies Natalis kampus setempat, di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, dengan adanya konsultan tersebut, maka masyarakat yang mengalami persoalan menyangkut urusan Agama Hindu dan adat Bali, bisa berkonsultasi dengan para petugas di masing-masing kecamatan, sehingga tidak perlu jauh-jauh pergi ke Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali.
"Sekarang kan semuanya numplek ke PHDI Bali. Kami berharap, banyak persoalan yang bisa dijembatani oleh kaum intelektual dari IHDN Denpasar, yang tentu juga bekerja sama dengan jajaran Majelis Desa Pakraman dan PHDI," ucapnya.
Terkait persoalan adat yang bisa dikonsultasikan diantaranya seputar perkawinan, upakara (sesajen), mengangkat anak, perceraian dan sebagainya.
Sudiana yang juga Ketua PHDI Provinsi Bali itu mengaku sebelumnya sudah sempat melakukan penjajakan mengenai rencana tersebut kepada pemerintah daerah, dengan harapan agar dapat dibiayai pula oleh pemerintah.
"Dulu sudah ada penjajakan dan responsnya sangat positif, kita tinggal nyeting saja. Oleh karena itu, mulai 2018 kami coba `support` supaya konsultan ini ada. Jikapun belum ada dana dari pemerintah, yang penting untuk pertama diberikan meminjam tempat di kantor kecamatan," ujarnya.
Dia menambahkan, jika rencana pembentukan konsultan agama dan adat itu disetujui pemerintah, diharapkan akan ada lima orang konsultan yang bertugas untuk setiap kecamatan, dari total 57 kecamatan di Bali. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Nantinya yang akan menjadi konsultan agama dan adat itu adalah lulusan IHDN Denpasar, yang sebelumnya telah mendapatkan sejumlah pelatihan dan pembekalan," kata Sudiana di sela-sela persiapan pelaksanaan Dies Natalis kampus setempat, di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, dengan adanya konsultan tersebut, maka masyarakat yang mengalami persoalan menyangkut urusan Agama Hindu dan adat Bali, bisa berkonsultasi dengan para petugas di masing-masing kecamatan, sehingga tidak perlu jauh-jauh pergi ke Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali.
"Sekarang kan semuanya numplek ke PHDI Bali. Kami berharap, banyak persoalan yang bisa dijembatani oleh kaum intelektual dari IHDN Denpasar, yang tentu juga bekerja sama dengan jajaran Majelis Desa Pakraman dan PHDI," ucapnya.
Terkait persoalan adat yang bisa dikonsultasikan diantaranya seputar perkawinan, upakara (sesajen), mengangkat anak, perceraian dan sebagainya.
Sudiana yang juga Ketua PHDI Provinsi Bali itu mengaku sebelumnya sudah sempat melakukan penjajakan mengenai rencana tersebut kepada pemerintah daerah, dengan harapan agar dapat dibiayai pula oleh pemerintah.
"Dulu sudah ada penjajakan dan responsnya sangat positif, kita tinggal nyeting saja. Oleh karena itu, mulai 2018 kami coba `support` supaya konsultan ini ada. Jikapun belum ada dana dari pemerintah, yang penting untuk pertama diberikan meminjam tempat di kantor kecamatan," ujarnya.
Dia menambahkan, jika rencana pembentukan konsultan agama dan adat itu disetujui pemerintah, diharapkan akan ada lima orang konsultan yang bertugas untuk setiap kecamatan, dari total 57 kecamatan di Bali. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017