Jakarta (Antara Bali) - Menteri Koordinasi bidang Politik, Hukum dan
Keamanan (Polhukam) Wiranto mengatakan masalah kisruh senjata tidak
menyebabkan gangguan keamanan nasional.
"Saya jamin itu. Yang bisa saya jamin adalah masalah internal ini terselesaikan dan tidak mengganggu keamanan nasional secara menyeluruh," kata usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kompleks Monomen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta, Minggu.
Wiranto mengungkapkan banyak hal yang tidak perlu menjadi komoditas publik dan banyak masalah-masalah yang perlu selesaikan dengan cara musyawarah mufakat serta dengan cara koordinasi.
"Tugas saya sebagai Menkopolhukam, atas perintah Presiden, mengkoordinasikan semua lembaga di bawah saya untuk sama-sama kita selesaikan. Maka kalau saya harus menyampaikan secara menyeluruh proses itu kepada publik, saya kira publik bukan satu tempat untuk kita jadikan diskursus untuk masalah seperti ini," katanya.
Wiranto berharap masyarakat memberi kesempatan kepada dirinya untuk bersama-sama Panglima TNI, Kapolri, BIN, Pindad, serta semua pihak yang terlibat masalah pengadaan senjata untuk berkoordinasi menyelesaikan kisruh ini.
"Karena ini domain kami, ya. Kemudian nanti hasilnya, saya nanti panggil wartawan, ayo kita bicarakan apa yang sudah kita hasilkan dari koordinasi yang tuntas itu," katanya.
Wiranto berharap agar semua pihak tidak mengambil spekulasi, bahkan "digoreng" terkait kisruh senjata yang akhir-akhir ini mencuat.
"Ini masalah ini, 'digoreng' lagi. Maka saya nggak berbicara, Panglima TNI juga nggak ngomong. Kapolri juga nggak ngomong. Karena apa, kalau kita ngomong, pasti digoreng lagi," katanya.
Menko Polhukam meminta untuk dihentikan dulu semua spekulasi dan pihaknya akan koordinasi internal, dan setelah selesai selesai akan disampaikan kepada publik.
Wiranto menjelaskan jika senjata tidak bisa diproduksi, maka bisa diimpor tapi hal tersebut harus sesuai dengan Undang-undang yang ada.
Namun Menko Polhukam kembali meminta untuk menghentikan semua spekulasi terkait kisruh senjata tersebut. "Kita sesuaikan tapi tidak perlu dibicarakan di publik. Kita stop. Kita stop. Kita stop dulu," katanya.
Terkait pembelian senjata untuk Brimob, Wiranto mengatakan di masa lalu polisi punya Brimob yang dilibatkan dalam operasi tempur.
"Bagaimana sekarang, kenyataan itu. Nggak sederhana tapi nanti kita selesaikan. Tapi nggak ngganggu keamanan nasional, nggak. Saya jamin," kata Wiranto. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Saya jamin itu. Yang bisa saya jamin adalah masalah internal ini terselesaikan dan tidak mengganggu keamanan nasional secara menyeluruh," kata usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kompleks Monomen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta, Minggu.
Wiranto mengungkapkan banyak hal yang tidak perlu menjadi komoditas publik dan banyak masalah-masalah yang perlu selesaikan dengan cara musyawarah mufakat serta dengan cara koordinasi.
"Tugas saya sebagai Menkopolhukam, atas perintah Presiden, mengkoordinasikan semua lembaga di bawah saya untuk sama-sama kita selesaikan. Maka kalau saya harus menyampaikan secara menyeluruh proses itu kepada publik, saya kira publik bukan satu tempat untuk kita jadikan diskursus untuk masalah seperti ini," katanya.
Wiranto berharap masyarakat memberi kesempatan kepada dirinya untuk bersama-sama Panglima TNI, Kapolri, BIN, Pindad, serta semua pihak yang terlibat masalah pengadaan senjata untuk berkoordinasi menyelesaikan kisruh ini.
"Karena ini domain kami, ya. Kemudian nanti hasilnya, saya nanti panggil wartawan, ayo kita bicarakan apa yang sudah kita hasilkan dari koordinasi yang tuntas itu," katanya.
Wiranto berharap agar semua pihak tidak mengambil spekulasi, bahkan "digoreng" terkait kisruh senjata yang akhir-akhir ini mencuat.
"Ini masalah ini, 'digoreng' lagi. Maka saya nggak berbicara, Panglima TNI juga nggak ngomong. Kapolri juga nggak ngomong. Karena apa, kalau kita ngomong, pasti digoreng lagi," katanya.
Menko Polhukam meminta untuk dihentikan dulu semua spekulasi dan pihaknya akan koordinasi internal, dan setelah selesai selesai akan disampaikan kepada publik.
Wiranto menjelaskan jika senjata tidak bisa diproduksi, maka bisa diimpor tapi hal tersebut harus sesuai dengan Undang-undang yang ada.
Namun Menko Polhukam kembali meminta untuk menghentikan semua spekulasi terkait kisruh senjata tersebut. "Kita sesuaikan tapi tidak perlu dibicarakan di publik. Kita stop. Kita stop. Kita stop dulu," katanya.
Terkait pembelian senjata untuk Brimob, Wiranto mengatakan di masa lalu polisi punya Brimob yang dilibatkan dalam operasi tempur.
"Bagaimana sekarang, kenyataan itu. Nggak sederhana tapi nanti kita selesaikan. Tapi nggak ngganggu keamanan nasional, nggak. Saya jamin," kata Wiranto. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017