Balikpapan (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo menyebut ada tiga tempat
atau tiga provinsi yang sedang dikaji sebagai ibu kota negara
menggantikan Jakarta.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Program Strategis Nasional Pembinaan dan Fasilitasi serta Kerja Sama Akses Reform di Balikpapan Sport and Convention Center di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis.
"Ada tiga tempat, tiga provinsi yang masuk dalam kajian," kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi pada kesempatan itu sejatinya mengaku tidak mau menyinggung soal pemindahan ibu kota karena hal itu masih dalam kajian Bappenas.
"Mengenai ibu kota saya tidak mau singgung itu dulu karena masih dalam kajian Bappenas," ucapnya.
Presiden mengatakan ada tiga tempat atau tiga provinsi yang masuk dalam kajian Bappenas, namun Presiden tidak akan membuka nama-nama tempat tersebut saat ini.
"Nanti semua orang beli tanah di sana, enggak jadi pindah nanti. Harga tanah melambung," ujarnya.
Hal yang pasti soal pemindahan ibu kota, Presiden menegaskan, semua akan dikalkulasi secara detail termasuk dari sisi kebencanaan, keekonomian, dan infrastruktur. "Kemudian biayanya berapa karena menyangkut biaya," tuturnya.
Namun, Kepala Negara mengakui banyak negara yang kini telah memisahkan pusat bisnis dengan pemerintahan, antara ekonomi dengan pemerintahan. Oleh karena itulah Indonesia mulai mengkaji hal tersebut.
Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Kompleks Istana Kepresidenan awal bulan ini mengatakan tempat yang sedang dikaji sebagai ibu kota baru berada di tiga provinsi di Kalimantan, yaitu di Kalimantan Tengah (Palangka Raya), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Kalimantan Selatan (Kalsel).
Sementara Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak justru berkeras menawarkan provinsinya sebagai ibu kota negara kepada Presiden Jokowi dengan mempertimbangkan sejumlah faktor pendukung, termasuk ketersediaan lahan, letak geopolitik dan geostrategis, serta masyarakatnya yang heterogen. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Program Strategis Nasional Pembinaan dan Fasilitasi serta Kerja Sama Akses Reform di Balikpapan Sport and Convention Center di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis.
"Ada tiga tempat, tiga provinsi yang masuk dalam kajian," kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi pada kesempatan itu sejatinya mengaku tidak mau menyinggung soal pemindahan ibu kota karena hal itu masih dalam kajian Bappenas.
"Mengenai ibu kota saya tidak mau singgung itu dulu karena masih dalam kajian Bappenas," ucapnya.
Presiden mengatakan ada tiga tempat atau tiga provinsi yang masuk dalam kajian Bappenas, namun Presiden tidak akan membuka nama-nama tempat tersebut saat ini.
"Nanti semua orang beli tanah di sana, enggak jadi pindah nanti. Harga tanah melambung," ujarnya.
Hal yang pasti soal pemindahan ibu kota, Presiden menegaskan, semua akan dikalkulasi secara detail termasuk dari sisi kebencanaan, keekonomian, dan infrastruktur. "Kemudian biayanya berapa karena menyangkut biaya," tuturnya.
Namun, Kepala Negara mengakui banyak negara yang kini telah memisahkan pusat bisnis dengan pemerintahan, antara ekonomi dengan pemerintahan. Oleh karena itulah Indonesia mulai mengkaji hal tersebut.
Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Kompleks Istana Kepresidenan awal bulan ini mengatakan tempat yang sedang dikaji sebagai ibu kota baru berada di tiga provinsi di Kalimantan, yaitu di Kalimantan Tengah (Palangka Raya), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Kalimantan Selatan (Kalsel).
Sementara Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak justru berkeras menawarkan provinsinya sebagai ibu kota negara kepada Presiden Jokowi dengan mempertimbangkan sejumlah faktor pendukung, termasuk ketersediaan lahan, letak geopolitik dan geostrategis, serta masyarakatnya yang heterogen. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017