Mangupura (Antara Bali) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, mengintegrasikan pelayanan kesehatan dengan mentransformasi Kartu Badung Sehat (KBS) menjadi Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat.
"Integrasi ini sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Badung, sehingga bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa di Mangupura, Jumat.
Dengan upaya tersebut seluruh masyarakat yang memiliki KTP asli Badung mendapat pelayanan kesehatan secara optimal, sehingga kesehatan masyarakat juga terjaga.
"Keberhasilan program pemerintah juga harus mendapat dukungan semua pihak," katanya.
Ia mengatakan, komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan KBS menjadi KIS juga untuk kepentingan masyarakat Badung.
"Kami terus melakukan koordinasi dengan lembaga terkait agar pelayanan kesehatan dapat berjalan maksimal," katanya.
Menurut dia, sebagus apapun layanan publik dan aturan yang dimiliki sangat diperlukan menggandeng lembaga kesehatan.
Terkait sosialisasi pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), Pemkab Badung mengharapkan pelayanan kesehatan masyarakat dapat dijangkau lebih luas.
Direktur RSUD Badung, dr I Nyoman Gunawan, mengatakan kegiatan sosialisasi pelayanan kesehatan di FKRTL merupakan program unggulan Badung yang menjadi prioritas dalam RPJMD Kabupaten Badung.
"Terintegrasinya KBS dalam program JKN memberikan Perubahan dalam tata prilaku dan tata kelola dalam pelayanan dimana mutu harus tetap terjaga," ujarnya.
Terkait dengan belum meratanya penyebaran kartu KBS kepada masyarakat di Badung, pihak RSUD memberikan tenggang waktu hingga Maret 2017 untuk mendapatkan pelayanan dengan memberikan atau menunjukkan identitas kependudukan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Integrasi ini sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Badung, sehingga bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa di Mangupura, Jumat.
Dengan upaya tersebut seluruh masyarakat yang memiliki KTP asli Badung mendapat pelayanan kesehatan secara optimal, sehingga kesehatan masyarakat juga terjaga.
"Keberhasilan program pemerintah juga harus mendapat dukungan semua pihak," katanya.
Ia mengatakan, komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan KBS menjadi KIS juga untuk kepentingan masyarakat Badung.
"Kami terus melakukan koordinasi dengan lembaga terkait agar pelayanan kesehatan dapat berjalan maksimal," katanya.
Menurut dia, sebagus apapun layanan publik dan aturan yang dimiliki sangat diperlukan menggandeng lembaga kesehatan.
Terkait sosialisasi pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), Pemkab Badung mengharapkan pelayanan kesehatan masyarakat dapat dijangkau lebih luas.
Direktur RSUD Badung, dr I Nyoman Gunawan, mengatakan kegiatan sosialisasi pelayanan kesehatan di FKRTL merupakan program unggulan Badung yang menjadi prioritas dalam RPJMD Kabupaten Badung.
"Terintegrasinya KBS dalam program JKN memberikan Perubahan dalam tata prilaku dan tata kelola dalam pelayanan dimana mutu harus tetap terjaga," ujarnya.
Terkait dengan belum meratanya penyebaran kartu KBS kepada masyarakat di Badung, pihak RSUD memberikan tenggang waktu hingga Maret 2017 untuk mendapatkan pelayanan dengan memberikan atau menunjukkan identitas kependudukan. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017