Denpasar (Antara Bali) - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Bali H Mudjiono menegaskan kembali keberadaan partainya yang terbuka dan menargetkan bisa menjadikan tokoh beragama Hindu menjadi anggota dewan.
Hal itu disampaikan Ketua DPW PKS Mudjiono kepada ANTARA di Denpasar, Senin, menyusul acara Pengukuhan dan Pembekalan Wawasan Kebangsaan Pengurus Cabang Partai Keadilan Sejahtera se-Bali di Werdha Pura, Sanur, Sabtu (12/3).
Ditegaskan bahwa sejak awal pembentukannya secara nasional sebelas tahun yang lalu, PKS sebenarnya sudah menggariskan sikap sebagai partai terbuka, yang membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk bergabung.
"PKS sejak dulu sebenarnya terbuka. Hanya saja di awal-awal pembentukannya kami perlu mengokohkan internal kepengurusan dulu. Setelah itu baru kami umumkan sebagai partai terbuka," katanya.
Menurut Mudjiono, pengumuman keterbukaan PKS untuk menerima semua komponen masyarakat bergabung menjadi kader dilakukan bertepatan penyelenggaraan munas di Bali tahun 2008.
"Kami membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat di Bali yang memiliki kapasitas sebagai kader untuk bergabung. Dari latar belakang agama dan suku apapun," ucapnya.
Dia merasa yakin bahwa di Pulau Dewata ini sebenarnya banyak tokoh masyarakat yang bisa diajak bergabung guna bersama-sama membangun daerah dan bangsa.
Dengan demikian masyarakat Bali tidak hanya diwakili oleh partai-partai yang sudah besar saja. "Itu realitas di lapangan yang kami temukan," ujar Mudjiono.
Keterbukaan PKS, katanya, sudah dibuktikan dengan adanya empat kecamatan di Kabupaten Karangasem yang pengurusnya merupakan tokoh yang beragama Hindu.
Tiga orang pengurus di antaranya yakni I Ketut S Tala pengurus di Kecamatan Selat, I Kadek J Wandita dari Kecamatan Rendang, dan I Ketut Parta untuk Kecamatan Manggis.
Mudjiono juga menjelaskan bahwa keberhasilan anggota dewan dari PKS dalam menjalankan tugasnya juga tidak terlepas dari peran kalangan non-muslim.
Oleh karena itu, menyongsong pemilu legislatif 2014, dia ingin mengajak masyarakat Hindu di Pulau Dewata untuk siap maju menjadi anggota dewan dari PKS.
"Kami akan mendorong masyarakat Hindu, tokoh-tokoh Hindu, untuk menjadi anggota dewan melalui 'kendaraan' PKS. Mereka akan kita dukung untuk maju di Bali maupun di pusat," katanya menegaskan.
Dengan strategi seperti itu, PKS diharapkan mampu meraup massa pendukung yang jauh lebih banyak pada saat pemilu 2014. "Tatkala kita membawa program-prigram riil, maka semuanya akan bisa kita lakukan," ucapnya.
Program riil yang ditawarkan oleh PKS terkait dengan masalah kerakyatan yang diturunkan dari dewan pimpinan pusat di Jakarta ke berbagai daerah.
"Jadi bukan hanya janji. PKS dengan dukungan 57 anggota DPR RI dan empat menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, kami akan bisa membawa program-program bantuan ekonomi kerakyatan," kata Mudjiono.
Contoh program riil dari PKS yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah di antaranya kelompok usaha bersama (Kube). "Kube adalah bantuan 'block grant' yang diberikan kepada daerah tertinggal tanpa kompensasi," tambahnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011
Hal itu disampaikan Ketua DPW PKS Mudjiono kepada ANTARA di Denpasar, Senin, menyusul acara Pengukuhan dan Pembekalan Wawasan Kebangsaan Pengurus Cabang Partai Keadilan Sejahtera se-Bali di Werdha Pura, Sanur, Sabtu (12/3).
Ditegaskan bahwa sejak awal pembentukannya secara nasional sebelas tahun yang lalu, PKS sebenarnya sudah menggariskan sikap sebagai partai terbuka, yang membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk bergabung.
"PKS sejak dulu sebenarnya terbuka. Hanya saja di awal-awal pembentukannya kami perlu mengokohkan internal kepengurusan dulu. Setelah itu baru kami umumkan sebagai partai terbuka," katanya.
Menurut Mudjiono, pengumuman keterbukaan PKS untuk menerima semua komponen masyarakat bergabung menjadi kader dilakukan bertepatan penyelenggaraan munas di Bali tahun 2008.
"Kami membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat di Bali yang memiliki kapasitas sebagai kader untuk bergabung. Dari latar belakang agama dan suku apapun," ucapnya.
Dia merasa yakin bahwa di Pulau Dewata ini sebenarnya banyak tokoh masyarakat yang bisa diajak bergabung guna bersama-sama membangun daerah dan bangsa.
Dengan demikian masyarakat Bali tidak hanya diwakili oleh partai-partai yang sudah besar saja. "Itu realitas di lapangan yang kami temukan," ujar Mudjiono.
Keterbukaan PKS, katanya, sudah dibuktikan dengan adanya empat kecamatan di Kabupaten Karangasem yang pengurusnya merupakan tokoh yang beragama Hindu.
Tiga orang pengurus di antaranya yakni I Ketut S Tala pengurus di Kecamatan Selat, I Kadek J Wandita dari Kecamatan Rendang, dan I Ketut Parta untuk Kecamatan Manggis.
Mudjiono juga menjelaskan bahwa keberhasilan anggota dewan dari PKS dalam menjalankan tugasnya juga tidak terlepas dari peran kalangan non-muslim.
Oleh karena itu, menyongsong pemilu legislatif 2014, dia ingin mengajak masyarakat Hindu di Pulau Dewata untuk siap maju menjadi anggota dewan dari PKS.
"Kami akan mendorong masyarakat Hindu, tokoh-tokoh Hindu, untuk menjadi anggota dewan melalui 'kendaraan' PKS. Mereka akan kita dukung untuk maju di Bali maupun di pusat," katanya menegaskan.
Dengan strategi seperti itu, PKS diharapkan mampu meraup massa pendukung yang jauh lebih banyak pada saat pemilu 2014. "Tatkala kita membawa program-prigram riil, maka semuanya akan bisa kita lakukan," ucapnya.
Program riil yang ditawarkan oleh PKS terkait dengan masalah kerakyatan yang diturunkan dari dewan pimpinan pusat di Jakarta ke berbagai daerah.
"Jadi bukan hanya janji. PKS dengan dukungan 57 anggota DPR RI dan empat menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, kami akan bisa membawa program-program bantuan ekonomi kerakyatan," kata Mudjiono.
Contoh program riil dari PKS yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah di antaranya kelompok usaha bersama (Kube). "Kube adalah bantuan 'block grant' yang diberikan kepada daerah tertinggal tanpa kompensasi," tambahnya.(*)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011