Jakarta (Antara) - PT Pertamina (Persero) terus mewujudkan harga BBM satu atap yang menyasar daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3 T) untuk menghilangkan disparitas harga yang sangat tinggi antara Pulau Jawa dengan Luar Jawa.
Hingga Agustus 2017, Pertamina sudah membangun lembaga penyalur di 24 titik untuk dilayah dengan infrastruktur darat dan laut cukup baik. "Target kami sampai dengan akhir tahun adalah membangun lembaga penyalur BBM di 54 titik. Sebanyak 30 titik lagi sedang diwujudkan," kata Direktur Pemasaran Pertamina Muchamad Iskandar di sela-sela Indonesia Business & Development (IBD) Expo 2017 yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Rabu.
Menurut Iskandar, program harga BBM satu atap ini bertujuan untuk menciptakan harga yang sama antara pulau Jawa dan luar Jawa melalui lembaga penyalur. "Dalam dua bulan di tahun ini, kami juga sudah mencapai 17 titik terutama di perbatasan Kalimantan Tengah," katanya.
Iskandar mengakui pola distribusi BBM tersebut menggunakan tiga moda yaitu mobil tangki, kapal kecil yang dibawa sampai ke pedalaman serta sepeda motor trail yang mengangkut BBM ke pedalaman. "Semua biaya kita yang tanggung," katanya.
Sebelum adanya program ini, harga BBM lebih mahal karena belum ada penyalur resmi. Hal ini dikarenakan kebutuhan BBMnya kecil sehingga harga keekonomian belum layak. Untuk itu, Pertamina memandang perlu membangun lembaga penyalur di wilayah yang belum terdapat penyalur.
Selain itu, Pertamina juga terus meningkatkan storage capacity lembaga penyalur di wilayah-wilayah terpencil termasuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur darat, laut dan dermaga oleh pemerintah. Program satu harga dijalankan untuk dapat menyediakan BBM di wilayah 3T dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah dalam rangka pemerataan dan azas keadilan pembangunan.
Pada 2018, Pertamina menargetkan lembaga penyalur di 50 titik di wilayah dengan infrastruktur darat dan laut yang terbatas. Sementara pada 2019, Pertamina menargetkan bisa menambah 46 titik lembaga penyalur dengan wilayah infrastruktur darat dan laut yang cukup sulit.
Ada pun kendala bagi pelaksanaan program ini disebabkan oleh belum adanya lembaga penyalur khususnya daerah 3T. Selain itu, infrastruktur jalan darat yang tidak memadai juga menjadi kendala dalam pengiriman BBM sehingga harus menggunakan armada angkatan laut dan darat.