Pengamat apresiasi langkah cepat pemerintah Indonesia merespon konflik Israel-Palestina

Jakarta (Antara) - Pengamat Politik Timur Tengah Universitas Indonesia Abdul Muta'ali mengapresiasi langkah cepat dan tegas Indonesia dalam merespon konflik tersebut. Dia menyatakan, respon pemerintah Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina dengan berkoordinasi dengan beberapa menlu negara-negara anggota OKI merupakan langkah yang strategis.

"Hal tersebut sulit direalisasikan oleh negara-negara GCC sendiri. Tapi, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, berhasil membangun dialog bersama negara-negara tersebut," ujar Muta'ali saat ditemui di Depok, Senin (24/7).

Timur Tengah, kawasan transkontinental, saat ini mengalami tragedi kemanusiaan di hampir seluruh kawasan. Terhitung lebih dari tiga insiden kemanusiaan terjadi sepanjang 2017 di kawasan Petro-Dollar tersebut.

Pada, 14 Juli 2017, Israel melakukan blokade  terhadap Palestina untuk pertama kalinya sejak 48 tahun konflik Israel-Palestina.

Muta'ali melanjutkan, konflik Israel-Palestina adalah tragedi kemanusiaan terlama dan tersulit sejak meletusnya PD II sampai hari ini.

"Sebetulnya okupasi dan pelecehan kemanusiaan terhadap rakyat Palestina oleh Israel bukanlah 14 Juli 2017 saja, agresi pasukan zionis ini sejatinya dilakukan tiap hari sejak 1967," katanya.

Dalam pandangan Muta'ali, problematika Israel - Palestina tidak serumit Arab Springs dan Suriah. Pada dasarnya, hadirnya Israel adalah jelmaan ideologi rasisme dalam tatanan ketertiban dunia yakni meniadakan entitas bangsa Palestina dengan mengurangi geografis tanah leluhur rakyat Palestina.

Menurutnya, kejadian pada tanggal 14 Juli 2017 adalah bukti kejahatan kemanusiaan Israel terhadal Palestina. Mereka bukan hanya membunuh fisik rakyat Palestina, tapi juga mencoba membunuh 'tuhannya'.

"Pemerintah RI diharapkan terus aktif ambil bagian dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina," pungkas Muta'ali.