Ambon (Antara Bali) - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Harry Azhar Azis
meminta 34 provinsi segera melaporkan indeks prestasi keuangan
masing-masing daerah karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di
daerah.
"Sampai saat ini belum satu pun provinsi yang melaporkan
indeks prestasi keuangannya, padahal laporan ini penting untuk melihat
korelasi dan manfaat pembangunan daerah terhadap kesejahteraan
masyarakat di masing-masing provinsi," kata Harry Azhar di Ambon, Sabtu.
Dia
menegaskan indeks prestasi keuangan harus segera dilaporkan sehingga
BPK dapat melakukan penilaian kinerja terhadap masing-masing daerah,
mengingat ada sejumlah kabupaten/kota dan provinsi yang memperoleh
predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait laporan keuangannya.
"Ada
sejumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan predikat WTP. Bahkan ada yang
memperolehnya selama tiga tahun berturut-turut, tetapi anehnya angka
kemiskinan dan pengangguran terus mengalami kenaikan," katanya.
Pada
daerah yang memperoleh WTP tersebut juga ternyata masih terjadi
kesenjangan pendapatan yang cenderung meningkat, artinya orang miskin
bertambah dan yang orang kaya tetap kaya, serta indeks pembangunan
manusia (IPM) mengalami penurunan.
Menurut Harry Azhar, laporan
BPK menunjukan masih banyak pemerintah daerah menghadapi kendala
mengelola dan mempertanggung jawabkan keuangan daerahnya, misalnya tahun
2009 hanya sebanyak 15 dari 504 atau tiga persen pemda yang laporan
keuangannya memperoleh opini WTP. Sedangkan tahun 2013 naik menjadi 153
pemda dari 456 pemda atau 33 persen. (WDY)
34 Provinsi Diminta Laporkan Indeks Prestasi Keuangan
Sabtu, 28 Februari 2015 22:21 WIB