Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo menargetkan jangka waktu hingga
enam bulan mendatang untuk pembentukan "one-stop service" atau pusat
layanan perizinan investasi nasional yang terintegrasi.
"Saya
berikan target 3-6 bulan yang namanya `one-stop service` nasional harus
jadi," kata Presiden Jokowi saat membuka acara CEO Forum Kompas di
Jakarta, Jumat.
Dengan demikian, menurut Presiden, pihak investor
yang ingin mengurus perizinan hanya di satu tempat dan tidak harus
berpindah-pindah dari satu kementerian ke kementeran yang lain.
Jokowi
yang pernah menjadi walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu juga
lebih menyarankan agar satu tempat untuk mengurus beragam perizinan itu
di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Presiden juga
meminta agar pemerintah juga dapat mengarahkan apa jenis investasi yang
diprioritaskan seperti pembangkit tenaga listrik yang dapat mendorong
hilirisasi sehingga peningkatan nilai tambah juga terjadi.
"Nilai tambah seharusnya ada di negara kita sendiri dan bukan di negara yg lain," katanya.
Namun,
Presiden menegaskan bahwa bila perizinan dipercepat juga dibuat simpel
jangan ada yang main-main atau mencoba-coba "untuk lompat pagar".
Ia
mengakui bahwa saat ini banyak investor yang datang untuk menanamkan
modalnya di Tanah Air tetapi harus dihadapi dengan urusan perizinan yang
sangat ruwet.
"Kadang-kadang investor lemas sebelum memulai (setelah melihat keruwetan dalam mengurus perizinan)," kata Joko Widodo.
Untuk
itu, Presiden menuturkan agar berbagai aturan perizinan yang meruwetkan
itu akan segera dibenahi agar berbagai sektor perekonomian juga dapat
lebih diperlancar.
Ia mencontohkan, perusahaan swasta yang masuk
sektor transportasi massal di perkotaan bila tidak dibantu atau
melibatkan pemerintah pusat atau daerah maka hitung-hitungannya bisa menjadi
merugi. (WDY)
Presiden Targetkan Enam Bulan "One-Stop Service" Nasional
Jumat, 7 November 2014 11:34 WIB
Kadang-kadang investor lemas sebelum memulai (setelah melihat keruwetan dalam mengurus perizinan),"