Jakarta (Antara Bali) - Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan
penurunan defisit pada penetapan sementara postur Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara 2015 terkait normalisasi kebijakan moneter
Amerika Serikat.
"Kenapa ini penting, saya baru kembali dari forum G20 siang tadi.
Satu pesan yang saya kira disampaikan adalah seperti apa yang saya
selalu bilang, risiko dari normalisasi kebijakan di Amerika itu real,"
kata Menkeu Chatib Basri usai menghadiri rapat kerja dengan Badan
Anggaran DPR RI di Jakarta, Senin malam.
Menkeu mengatakan, jika melihat media di luar negeri yang tengah
membicarakan risiko suku bunga atau repricing, maka yang paling baik
untuk dilakukan adalah mengurangi sumber pembiayaan untuk menurunkan
defisit.
Karena, lanjut Menkeu, apabila Indonesia tergantung dengan
pembiayaan yang lebih besar, padahal likuiditas global kemungkinan akan
lebih ketat, maka situasinya akan semakin sulit.
"Kalau kita banyak utangnya, padahal risiko normalisasi kebijakan
Amerika tinggi, kan bisa repot. Makanya kami coba memberi sinyal untuk
defisitnya diturunkan," kata Menkeu.
Namun, lanjutnya, penurunan defisit anggaran sementara tersebut
tidak bisa terlalu signifikan, mengingat penentuan tersebut merupakan
baseline bagi pemerintahan terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Untuk itu, Menkeu berharap agar pemerintahan baru mampu menurunkan
defisit lebih dalam lagi untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan
moneter AS tersebut.
Badan Anggaran DPR bersama pemerintah menyepakati RABPN 2015
sementara, yang menyebutkan bahwa defisit anggaran 2015 adalah Rp249,7
triliun atau 2,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto, di mana angka
tersebut lebih kecil dibandingkan pembahasan sebelumnya, yakni 2,32
persen.
Sementara itu, total belanja pemerintah ditetapkan Rp2.017 triliun,
yang terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp601 triliun, belanja non
K/L Rp769,5 triliun dan dana transfer daerah Rp647 triliun, ditambah
pembiayaan dalam negeri Rp297,6 triliun, serta pembiayaan luar negeri
Rp23,8 triliun.
Kemudian, dari sisi penerimaan negara tercatat Rp1.793,6 triliun
yang berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.380 triliun, penerimaan
negara bukan pajak Rp410 triliu, serta dana hibah Rp3,3 triliun.
Rancangan tersebut masih bisa berubah, sampai disahkan pada sidang
Paripurna. Selain Menkeu, turut hadir dalam rapat yakni Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S. Alisjahbana, Deputi Gubernur
Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, (WDY)
Menkeu: Penurunan Defisit Terkait Kebijakan Moneter AS
Selasa, 23 September 2014 4:56 WIB