Jakarta (Antara Bali) - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI)
memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk menerapkan program
pemerintahan baru Jokowi-JK berupa "Kartu Indonesia Pintar" mencapai
Rp21 triliun/tahun.
"Tim kami sudah melakukan riset dan
membahasnya, anggaran yang dibutuhkan untuk program itu mencapai Rp14
hingga 21 triliun. Itu bisa didapatkan dari beasiswa siswa miskin,
efisiensi anggaran di Kementerian Pendidikan serta Kementerian Agama
yang terkait dengan pendidikan," kata Ketua JPPI, Abdul Waidl di
Jakarta, Jumat.
Ia mengaku selama ini sejumlah pengamat dan
kalangan pendidikan meragukan atau pesimitis program itu bisa
terealisasi, sebab tidak ada ruang fiskal pada Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN).
"Hitungan yang kami lakukan untuk program
itu akan menjangkau sekitar 11 juta siswa miskin dari tingat SD, SMP
dan SMA atau sejenisnya, seperti Madarasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah serta
Aliyah, dengan model penyaluran per tiga bulan sekali di minggu
pertama," tuturnya.
Menurut dia, program itu sangat bagus dan
bisa terealisasi dengan mudah asal ada komitmen kuat dari pemerintah
untuk menerapkannya, karena akan sangat membantu siswa miskin di
sejumlah daerah.
Ia menjelaskan dalam penyaluran anggaran,
langsung berasal dari Kementerian Keuangan dikirim ke rekening pengelola
pendidikan yang selama ini sudah ada di sejumlah daerah, kemudian
diambil oleh siswa atau orang tua yang memegang kartu.
"Jadi
tidak dilewatkan ke pemerintah daerah, sekolahan atau APBD. Tapi
langsung ke pengelola dana pendidikan dengan terlebih dahulu membuat
mekanisme yang tepat sasaran," ucapnya.
Sementara apabila
disalahgunakan atau dibelanjakan di luar pendidikan akan mendapat sanksi
tegas, dan sanksi akan diterima siswa serta penyelenggara pendidikan
seperti guru atau kepala sekolah.
"Sanksi harus tegas, sehingga
butuh pengawasan berbagai pihak, terutama sekolah dengan beberapa skema
saat melakukan pendataan awal, kemudian pengawasan dari orang tua,"
tukasnya.
Waidl mengaku sangat mengapresiasi program ini dan
telah mengajukan hasil risetnya ke pemerintahan transisi Jokowi-JK,
karena secara tidak langsung program ini akan meningkatkan Indek
Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang pada tahun 2013 masih menempati
posisi ke-108 dari 287 negara.
"Indonesia masuk dalam kelompok
pembangunan manusia sedang, posisinya di atas Filipina (nomor 117).
Adapun Singapura berada di kelompok pembangunan manusia sangat tinggi,
sementara Malaysia dan Thailand di kelompok pembangunan tinggi,"
ungkapnya.
Sebelumnya dalam kampanye pasangan Jokowi-JK akan
menerapkan program "Kartu Indonesia Pintar" dan "Kartu Indonesia Sehat"
apabila terpilih dan memerintah Indonesia 5 tahun ke depan. (WDY)
JPPI: "Kartu Indonesia Pintar" Butuh Rp21 Triliun
Jumat, 19 September 2014 15:07 WIB