Jakarta (Antara Bali) - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintahan
baru pasangan Joko Widodo dengan Jusuf Kalla tidak menghapus
Kementerian Agama pada kabinetnya mendatang.
"Kementerian Agama
harus tetap ada dan namanya jangan diubah. Ini bagian dari sejarah
bangsa," ujar Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yunahar Ilyas di
Jakarta, Rabu.
Menurut dia, adanya Kementerian Agama sangat
dibutuhkan untuk mengurusi semua persoalan yang berkaitan dengan agama
di Tanah Air dan menjauhkan dari bentuk negara sekuler.
Rumor
tentang penghapusan Kementerian Agama mencuat setelah Jokowi-JK
mengumumkan postur kabinet di pemerintahannya, Senin (15/9) malam.
Dari 34 kementerian, disebut-sebut tidak terdapat Kementerian Agama, yang diganti dengan Kementerian Wakaf, Haji, dan Zakat.
"Kalau
nama kementerian seperti itu, lantas mengurusi pernikahan, pendidikan
agama dan lainnya bagaimana? Menurut kami harus tetap namanya
Kementerian Agama," kata Guru Besar Agama Islam Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta tersebut.
Pihaknya yakin pada pemerintahan baru nantinya tetap ada Kementerian Agama.
Sementara
itu, tentang kriteria yang harus dimiliki seorang Menteri Agama,
Yunahar yakin presiden sudah memahami dan mengantonginya.
Muhammadiyah,
kata dia, tidak mempermasalahkan menteri agama berasal dari organisasi
tertentu, seperti Nahdlatul Ulama atau Muhamamadiyah.
"Di samping
jujur dan profesional, yang paling utama harus Muslim, faham agama,
serta tidak mementingkan kelompok tertentu," katanya.
Pihaknya
berharap Menteri Agama ke depan belajar banyak dari pengalaman agar
tidak terulang lagi kasus yang tersandung masalah hukum.
"Orang yang duduk di posisi ini bebannya lebih berat dari menteri yang lain karena menyandang agama," katanya.
Yunahar
mengapresiasi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang dinilai mampu
menggantikan peran Suryadharma Ali meski baru tiga bulan menjabat.
"Komunikasi
yang dikedepankan Menteri Agama Lukman Hakim sangat tepat. Buktinya
Muhammadiyah bersedia menghadiri sidang Isbat malam Hari Raya Idul Fitri
1435 H setelah dua tahun tidak pernah datang," katanya. (WDY)
Muhammadiyah: Jokowi-JK Jangan Hapus Kementerian Agama
Rabu, 17 September 2014 11:34 WIB