Karanganyar (Antara Bali) - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)
menyatakan, dirinya siap untuk tidak populer dalam menjalankan
pemerintahannya dalam menghadapi masalah subsidi dan kenaikan harga
bahan bakar minyak (BBM).
"Ya, subsidi inilah nantinya yang akan dialihkan untuk diberikan
nelayan, petani, pembangunan irigasi, kesehatan dan pembangunan
insfrastruktur lainnya. Negara tidak bisa secara terus-menerus
memberikan subsidi seperti sekarang ini," ujar Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta itu, Sabtu.
Ke masa depan, menurut mantan Walikota Solo tersebut, tantangan
berat sekali karena subsidi BBM nilainya besar, padahal 71 persen
dinikmati orang-orang yang naik mobil pribadi.
Di hadapan ribuan
masa dalam silaturahim bersama relawan dan masyarakat yang memadati
Gedung Balai Desa Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa
Tengah, itu Jokowi menegaskan bahwa pemberian subsidi seperti saat ini
akan membuat rakyat hidup konsumtif, padahal negara dan rakyatnya harus
produktif.
"Ya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka
sekarang ini kondisinya harus dibalik, yaitu tidak impor, tetapi
melakukan ekspor, dan ini apabila berjalan baik kehidupan rakyat juga
akan baik pula," ujarnya.
Diakuinya bahwa kebijakan semacam itu pada tahun pertama dan kedua
cukup berat, tetapi mulai menginjak tahun ketiga akan mulai bisa
dirasakan manfaatnya.
"Kita ini sudah terlalu enak dengan subsidi, dan ini sangat berbahaya kalau dilakukan terus-menerus," katanya.
Berkaitan
dengan dana bantuan pedesaan senilai Rp1,2 miliar hingga Rp1,4 miliar
per desa, Jokowi meminta kepada kepala desa untuk berhati-hati, karena
kalau sampai meleset dalam pengelolaan, maka bisa masuk penjara.
"Dana itu memang cukup besar bagi suatu desa, tetapi juga tidak ada
artinya kalau dalam perencanaan itu tidak dilakukan dengan baik, dan
salah-salah bahkan bisa masuk penjara. Untuk itu harus ditangani secara
hati-hati", katanya.
Jokowi dalam hal ini juga meminta kepada seluruh rakyat untuk mau
bekerja keras dalam mencapai kesejahteraan yang lebih baik.
"Ya
jelas, dengan negara sebesar ini kalau hanya mengandalkan presiden dan
wakil Presiden serta para menteri tidak mungkin bisa, maka untuk itu
semua rakyat juga harus bergerak untuk melakukan pembangunan memajukan
negara ini," demikian Joko Widodo. (WDY)
Jokowi Siap Tidak Populer Hadapi Subsidi BBM
Sabtu, 13 September 2014 19:19 WIB