Jakarta (Antara Bali) - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada
(UGM) Yogyakarta, Ari Dwipayana, menilai deklarasi koalisi permanen dari
partai politik pendukung kubu Prabowo-Hatta yang berlangsung di Tugu
Proklamasi, Jakarta, pada Senin (14/7) terkesan dipaksakan untuk
mengejar tujuan politik jangka pendek.
"Dengan basis tujuan jangka pendek seperti itu, maka kepermanenan
dari koalisi itu diragukan. Walaupun ada upaya untuk mencari-cari platform yang sama pada Pancasila," kata Ari.
Namun, basis kesamaan platform ideologi dan kebijakan mereka
sebenarnya belum jelas. Akhirnya koalisi ini hanya sebagai upaya
memberi rasa aman dan nyaman bagi elite setelah tanggal 22 Juli, kata
Ari Dwipayana, dalam keterangan tertulisnya yang diterima ANTARA di
Jakarta, Selasa.
Kesan itu begitu tampak mengingat sebelum pemungutan suara pilpres
digelar, manuver koalisi permanen dilakukan untuk memperoleh insentif
elektoral. Sementara pascapilpres, koalisi permanen itu adalah sebagai
respon dinamika internal di Golkar.
Sebagaimana diketahui, saat
ini di internal Golkar sudah ada wacana belok arah koalisi seiring
peluang kemenangan Jokowi-JK yang memang lebih besar melihat hasil
hitung cepat atau "quick count" lembaga-lembaga survei kredibel.
"Hasil Pilpres akan berimplikasi pada menguatnya polarisasi
internal yang sempat tertahan menjelang pilpres, terutama di tubuh PPP
dan Golkar. Dengan polarisasi yang semakin menguat akan jadi titik
kritis pada elite pengendali partai yang saat ini mengikatkan diri pada
Koalisi Merah Putih," ucapnya.
Lebih lanjut, Ari berpendapat, keraguan pada masa depan Koalisi
Merah Putih semakin kuat tatkala Partai Demokrat sama sekali tidak
mengirim ketua umum dan sekjen seperti halnya partai lain.
"Ini menunjukkan Partai Demokrat tidak mau terlibat dalam manuver
jangka pendek Partai Gerindra maupun Golkar. Sampai di sini Partai
Demokrat mengirimkan sinyal yang berbeda dengan arus besar enam partai
lain dalam Koalisi Merah Putih," jelasnya.
Koalisi Merah Putih
yang berisi Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP, dan PBB berkumpul di Tugu
Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (14/7).
Mereka mendeklarasikan koalisi permanen dari partai-partai yang
mengusung pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
Dalam acara itu, juga dilakukan penandatanganan "Memorandum of
Understanding" (MoU) atau nota kesepahaman sebagai bukti kekompakkan
Koalisi Merah Putih.(WDY)
Deklarasi Koalisi Permanen Prabowo-Hatta Terkesan Dipaksakan
Selasa, 15 Juli 2014 13:14 WIB