Denpasar (Antara Bali) - Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama direncanakan hadir sebagai ketua bersama pada "Bali Democracy Forum" II yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, Kamis (10/12).
Siaran pers Kedutaan Besar Jepang di Jakarta yang disampaikan kepada ANTARA di Denpasar, Rabu menyebutkan, selama di Bali, Perdana Menteri Yukio Hatoyama dijadwalkan bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Tidak dijelaskan, jadwal pertemuan kedua pemimpin negara itu, tetapi Jepang menilai forum ini penting sebagai kerangka dialog antarpemerintah yang bermaksud mengedepankan demokrasi melalui upaya suka rela dari negara-negara di Asia.
Bali Democracy Forum (BDF) digagas oleh Indonesia dan yang pertama juga diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, Desember 2008. Forum ini diwujudkan setelah Indonesia mampu menjadi salah satu negara yang menonjol kemajuan demokrasinya.
Kedutaan Jepang menyebutkan bahwa kehadiran Perdana Menteri Yukio Hatoyama merupakan kesempatan yang baik dalam menunjukkan tekad negeri matahari terbit itu sebagai negara yang memandang penting nilai-nilai universal demokrasi dan hak asasi manusia.
Hal itu mengingat setelah perang Jepang menerapkan paham demokrasi di bawah konstitusi pasifis, sehingga perlu untuk berkontribusi secara aktif pada upaya demokrasi regional.
Latar Belakang Pasifisme
Berdasarkan referensi, Nippon atau Nihon, yang di Indonesia kemudian dikenal sebagai Jepang, mengalami sejarah peperangan yang cukup panjang.
Tahun 1937, invasi Jepang ke Manchuria memicu terjadinya Perang Sino-Jepang Kedua (1937-1945) yang membuat negeri matahari terbit itu dikenakan embargo minyak oleh Amerika Serikat.
Pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, dan menyatakan perang terhadap Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda.
Serangan Pearl Harbor menyeret AS ke dalam Perang Dunia II. Setelah kampanye militer yang panjang di Samudra Pasifik, Jepang kehilangan wilayah-wilayah yang dimilikinya pada awal perang.
Amerika Serikat melakukan pengeboman strategis terhadap Tokyo, Osaka dan kota-kota besar lainnya. Setelah AS menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945.
Perang membawa penderitaan bagi warga Jepang dan rakyat di wilayah jajahannya, dengan korban jutaan orang di negara-negara Asia yang didudukinya di bawah slogan Kemakmuran Bersama Asia.
Hampir semua industri dan infrastruktur di Jepang hancur akibat perang. Pihak Sekutu melakukan repatriasi besar-besaran etnik Jepang dari negara-negara Asia yang pernah didudukinya.
Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh yang diselenggarakan pihak Sekutu mulai 3 Mei 1946 berakhir dengan dijatuhkannya hukuman bagi sejumlah pemimpin Jepang yang terbukti bersalah melakukan kejahatan perang.
Pada tahun 1947, Jepang memberlakukan konstitusi baru, yakni sebagai negara yang menganut paham pasifisme dan mengutamakan praktik demokrasi liberal.
Pendudukan AS terhadap Jepang secara resmi berakhir pada tahun 1952 dengan ditandatanganinya Perjanjian San Francisco. Walaupun demikian, pasukan AS tetap mempertahankan pangkalan-pangkalan penting di Jepang, khususnya di Okinawa.
Perserikatan Bangsa-Bangsa secara secara resmi menerima Jepang sebagai anggota pada tahun 1956.(*)
PM Jepang Hadiri "Bali Democracy Forum"
Rabu, 9 Desember 2009 16:28 WIB