Oleh I Ketut Sutika
Denpasar (Antara Bali) - Provinsi Bali berusia 53 Tahun pada 14 Agustus 2011 dan upaya peningkatan kesehatan serta pengentasan kemiskinan tetap merupakan prioritas mewujudkan "Bali Mandara".

Bali Mandara (Maju, Aman, Damai dan Sejahtera) dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin Gubernur Made Mangku Pastika dan Wakil Gubernur AAN Puspayoga sejak 28 Agustus 2008.

Dengan motto "Bali Dwipa Jaya", Provinsi Bali membangun peningkatan kesehatan dan pengentasan kemiskinan.

Banyak kalangan menilai terobosan yang dilakukan Gubernur Mangku Pastika dengan dukungan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi gagasan sangat cerdas dalam menjadikan Pulau Dewata yang agung, mulia dan terhormat dengan tetap bercirikan identitas budaya Bali.

Sasaran yang mengandung citra masa depan yakni menyejahterakan masyarakat Bali, dengan sasaran mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dua kali lipat pada 2013 itu hendaknya dapat diwujudkan dengan komitmen bersama oleh semua pihak di Pulau Dewata.

Komitmen bersama menuju Bali Mandara secara sosial dan politik mulai membuahkan hasil meskipun belum mampu memenuhi semua harapan masyarakat, tutur Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Bali I Ketut Teneng.

Berbagai aspek pembangunan diaktualisasikan dalam program Bali Mandara yang kini sudah mulai dirasakan manfaatnya, antara lain Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), pelayanan kesehatan secara cuma-cuma kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.

Program yang dirintis sejak awal 2010 itu, merupakan satu-satunya pelayanan kesehatan secara cuma-cuma di Indonesia yang menjangkau seluruh masyarakat yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Pulau Dewata, meskipun pelaksanaannya  masih perlu penyempurnaan pelaksanaannya di sana-sini.

Bahkan kini sedang dicetak 600.000 kartu elektronik tahap pertama bagi warga yang berhak menikmati pelayanan kesehatan gratis itu.

Masyarakat miskin yang memerlukan pelayanan kesehatan cukup menunjukkan kartu eletronik di Puskesmas maupun rumah sakit di kabupaten/kota untuk memproleh pelayanan maksimal.

"Jadi dengan kartu elektronik itu warga tidak lagi harus berobat di puskesmas atau rumah sakit di mana tempatnya bermukim," kata Teneng.

Dana untuk membiayai program pelayanan kesehatan gratis itu  berasal dari dana patungan antara Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp100 miliar dalam tahun 2011 serta sembilan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali mengumpulkan dana Rp81 miliar sehingga tersedia dana Rp181 miliar.

Dana tersebut dialokasikan sedemikian rupa ke seluruh Puskesmas dan sebelas rumah sakit kabupaten/kota, termasuk RSUP Sanglah dan rumah sakit jiwa Bangli untuk melayani masyarakat, terutama yang tidak mampu secara cuma-cuma.

Dana enam bulan pertama 2011 alokasi dana itu sudah terserap  Rp54,85  miliar yang terdiri atas seluruh rumah sakit pemerintah  Rp49,56 miliar dan pelayanan puskesmas sebesar Rp5,29 miliar, sehingga kemungkinan besar dana tersebut mencukupi hingga akhir tahun ini.

Pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas selama semester pertama 2011 menjangkau 396.576 orang yang terdiri atas rawat jalan 383.330 orang, rawat inap 517 orang, unit rawat darurat 9.127 orang dan rujukan ke rumah sakit 16.000 orang.

Sedangkan pelayanan kesehatan pada sebelas rumah sakit pemerintah melayani 89,762 orang menderita berbagai jenis penyakit itu memperoleh pelayanan rawat jalan 56.923 orang, rawat inap 17.788 orang dan UGD 15.051 orang.

Prestasi gemilang
Bali dalam mengentaskan kemiskinan menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali I Gede Suarsa meraih prestasi gemilang, karena menempati urutan kedua tingkat nasional setelah DKI Jakarta, dan prestasi itu sama dengan yang diraih tahun 2010.

Hal itu menunjukkan kebijakan dan program pemerintah di Pulau Dewata telah berpihak kepada masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu.

Penduduk miskin di Bali hingga Maret 2011 tercatat 166.200 jiwa atau 4,20 persen, menurun 0,68 persen dibanding bulan Maret 2010 yang mencapai 4,88 persen dari jumlah penduduk Bali sebanyak 4,1 juta jiwa.

Kondisi tersebut jauh di bawah angka nasional, di mana penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2011 mencapai 30,02 juta jiwa atau 12,49 persen dari penduduk di Tanah Air.

Garis kemiskinan yang digunakan sebagai dasar penghitungan penduduk miskin di Bali menurut Suarsa mengalami peningkatan sebesar 12,02 persen dari Rp208.152 pada Maret 2010 menjadi Rp233.172.

Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 11,47 persen dan daerah pedesaan bertambah 11,74 persen. Peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibanding komoditi non makanan terhadap pembentukan garis kemiskinan.

Komoditas makanan memberi sumbangan sebesar 70,25 persen, sementara sumbangan komoditas nonmakanan hanya 29,75 persen. Indeks kedalaman kemiskinan di Bali   mengalami penurunan 0,05 persen pada Maret 2011, sementara indeks keparahan kemiskinan meningkat 0,02 persen dibanding Maret 2010.

Kondisi itu mencerminkan, bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Bali cenderung semakin mendekati  garis kemiskinan, namun ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin melebar.

Demikian pula indeks kedalaman kemiskinan di daerah pedesaan lebih rendah dibanding daerah perkotaan. Hal yang sama juga berlaku untuk indeks keparahan kemiskinan, sehingga mencerminkan kemiskinan  di daerah perkotaan lebih parah dibanding daerah pedesaan.

Kondisi itu berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) Bali kini mencapai sebesar 71,30 persen, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya  70,92 persen.

Bali lebih memacu pertumbuhan IPM dengan lebih memperhatikan pembangunan menyangkut berbagai aspek kehidupan, selain kemiskinan juga menyangkut pendidikan, kesehatan dan aspek kehidupan lainnya.

Dengan demikian Bali diharapkan mampu mencapai IPM sebesar 72,53 persen pada 2013, sekaligus masuk sepuluh besar tingkat nasional, kata Ketut Teneng.(*)

Editor: Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © 2014

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antarabali.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar