"Kami anggota Komisi I DPRD Bali ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri untuk menanyakan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Disamping juga beberapa kabupaten dan kota untuk blanko KTP tersebut kosong," kata Tama Tenaya, saat di konfirmasi, Rabu.
Ia mengatakan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri ini, pada Selasa (16/5), bertujuan untuk mengetahui lebih jelas dalam penyelenggaraan E-KTP sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tersebut.
Rombongan Komisi I DPRD Bali diterima oleh Kasubid Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Kemendagri Kristianto, dan Kasubid Fasilitasi Pengelolaan Kependudukan, Nursiah.
Pada kesempatan tersebut, Tama Tenaya meminta penjelasan Penyelenggaraan E-KTP sesuai Amanat UU Nomor 24 Tahun 2013. Dan permasalahan terkait blangko E-KTP, baik secara nasional maupun spesifik untuk Bali, serta kesiapan data penduduk dalam mendukung kesuksesan Pilkada Bali pertengahan tahun 2018.
Kristianto mengatakan bahwa ada lima kabupaten dan kota di Bali yang belum tuntas menerima blangko E-KTP, yaitu Kabupaten Tabanan, Badung, Karangasem, Buleleng dan Kota Denpasar.
Ia mengatakan kelima kabupaten dan kota tersebut memiliki kuota wajib KTP di atas 10 ribu sehingga pada proses pertama belum semua terpenuhi.
Sedangkan empat kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Jembrana, Gianyar, Bangli, dan Klungkung memiliki kuota dibawah 10 ribu, sehingga sudah tuntas pada tahap pertama
Nursiah menambahkan bahwa sekitar 70 ribu keping blangko E-KTP untuk Provinsi Bali segera didistribusikan setelah pelaksanaan rapat koordinasi akhir pekan ini.
"Blangko E-KTP akan disalurkan lewat Pemerintah Provinsi Bali, tapi jika saat Rakornas tidak hadir atau tidak diambil ke Jakarta, blangko tersebut akan kami kirim, tetapi pihak Dirjen Dukcapil optimistis tahun ini distribusi blangko E-KTP untuk Bali dan daerah lainnya di Indonesia bisa tuntas. Terlebih tahun 2017 ini sedang dilakukan proses pengadaan lebih dari 25 juta blangko," katanya.
Kemendagri juga berharap dengan tertibnya administrasi kependudukan akan berdampak tertib dan validasinya data pemilih, sehingga dapat mendukung kesuksesan Pilkada Bali 2018 termasuk Pileg 2019.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali Wayan Tagel Arjana mengatakan pihaknya pada Kamis (18/5) berencana melakukan kunjungan ke Kabupaten Karangasem terkait E-KTP.
"Kami berencana melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Karangasem untuk melihat langsung proses pendataan atau perekaman warga masyarakat mengenai E-KTP tersebut," katanya. (WDY)
Video oleh : I Komang Suparta